Menaker Harus Bedakan Apa yang Menjadi Kewajiban Negara
Kamis, 19 November 2015 - 17:24 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Ketika Rapat Kerja Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani dengan Menteri Tenaga Kerja ingin mengklarifikasi masalah pernyataan Menaker bahwa kesejahteraan itu tidak hanya dihitung dari upah umum regional saja.
"Menurut saya harus juga Pak Menteri bedakan apa yang menjadi kewajiban negara pada rakyatnya, service negara kepada rakyatnya jangan dijadikan juga service perusahaan atau industri kepada rakyatnya. Keenakan betul nanti perusahaan, semuanya dicover oleh negara, negara justru mengcover semua kewajiban industri untuk rakyat, itu tidak boleh," ujar politisi Nasdem ini.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Karena ketika itu diimplementasikan masyarakat langsung datang kepada kami (Komisi IX) untuk menanyakan apa yang dilakukan Komisi IX terkait masalah ini, katanya.
“Jangan hanya membahas anggaran saja berkoordinasi, tetapi ketika Pak Menteri dan pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang kemudian menjadi negatif impact terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka harus berkoordinasi kepada kita," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena ketika itu diimplementasikan masyarakat langsung datang kepada kami (Komisi IX) untuk menanyakan apa yang dilakukan Komisi IX terkait masalah ini, katanya.