Rosan: Indonesia Harus Punya Industri Nasional yang Kuat

Jumat, 13 November 2015 - 22:52 WIB

Oleh :

Endah Lismartini,

Sandal Magetan, Jawa Timur.

Sumber :

VIVA.co.id/ Adib Ahsani

VIVA.co.id

- Kamar Dagang dan Indsutri Indonesia (Kadin) menilai melemahnya perekonomian Indonesia belakangan, selain faktor eksternal, disebabkan oleh belum adanya industri nasional yang kuat.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan dan Finansial yang juga

Kandidat Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, mengatakan seharusnya Indonesia mempunyai Industri Nasional yang kuat sehingga mampu menopang perekonomian lokal ketika diterpa krisis global.

"Dulu kita punya Pelita (program pembangunan ekonomi zaman Orde Baru), tapi lepas landas di 1998, itu katanya faktor global, terus sekarang ekonomi kita menurun, disebut juga faktor global, tapi ketika pertumbuhan kita bagus di tahun 2005-an apakah kita menyebutnya sebagai faktor global, jarang itu disebut, padahal faktor global juga itu, lalu masalahnya apa? Yaitu sebenarnya karena kita belum punya industri nasional yang menopang ekonomi kita untuk berdiri sendiri," kata Roeslan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat malam, 13 November 2015.

Baca Juga :

Praperadilan La Nyalla Diawasi KPK dan Komisi Kejaksaan

Baca Juga :

Masuk Daftar Panama Papers, Ini Respons Rosan

Menurut Roeslan, Indonesia sebenarnya punya potensi dalam negeri yang mumpuni. Di samping membangun industri berbasis komoditas, sektor industri kreatif dan pariwisata disebut sebagai peluang industri yang harus dikembangkan ke depannya.

Baca Juga :

Genjot Pertumbuhan, Ini Permintaan Kadin pada Pemerintah

"Sekarang pariwisata dan industri kreatif penghasil devisa nomor 4 di Indonesia, kita harapkan 2020 industri ini menjadi penghasil devisa nomor satu," kata Roeslan.

Untuk itu, lanjut dia, Kadin sebagai wadah dari asosiasi dan dunia usaha di Indonesia sangat bergantung dengan sikap kooperatif pemerintah, khususnya dalam regulasi-regulasi yang berhubungan dengan perdagangan.

"Kadin harus mampu memposisikan diri sebagai mitra sejajar pemerintah dan sekaligus pemberi informasi penting terkait kondisi pengusaha di lapangan," ujarnya.

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya