Pertamina Minta PGN Terbuka dalam Penetapan Harga Gas

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, Kamis 12 November 2015, mengatakan untuk wilayah Sumatera Utara, Pertamina melalui anak-anak usahanya telah menjadi anchor pasokan gas yang sangat dibutuhkan industri. 

Ada pun, terdapat dua sumber pasokan gas dari Pertamina dan anak usahanya, yakni sekitar 4  juta kaki kubik per hari (mmscfd) bersumber dari lapangan Pangkalan Susu, yang berasal dari Pertamina EP. 

PGN juga memperoleh pasokan dari Pertamina yang bersumber dari LNG Donggi Senoro sekitar 4 mmscfd.

Dia mengatakan, harga gas eks regasifikasi Arun yang dikelola oleh Perta Arun Gas (regasifikasi), Pertagas (transportasi), dan Pertagas Niaga (niaga) sampai di PGN sebesar US$13,8 per juta British thermal unit (mmbtu), di mana 85 persen dari komponen harga tersebut ditetapkan pemerintah, termasuk toll fee sebesar US$2,58, plus pajak pertambahan nilai (PPN), biaya regasifikasi US$1,58 plus PPN. 

Namun, harga gas pipa dari Pangkalan Susu yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar US$8,31 per mmbtu.

"Dengan komposisi tersebut, seharusnya badan usaha niaga, dalam hal ini, PGN dapat melakukan blending price berdasarkan rata-rata tertimbang harga dan volume pasokan. Ini tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga terjadi persepsi keliru seakan-akan gas hanya bersumber dari LNG dan menyudutkan Pertamina dan anak usahanya yang justru telah melakukan upaya optimalisasi pasokan gas dengan harga kompetitif kepada industri melalui PGN," kata Wianda, di Jakarta, dalam keterangannya, Kamis 12 November 2015.

Dia menuturkan, untuk mengetahui harga beli PGN dari Pertamina, harus mengombinasikan antara harga dan volume dari dua sumber tersebut, sehingga tidak bisa mengacu pada satu harga yang lebih tinggi. 

Blended price harga beli gas PGN yang diperoleh dari Pertamina dan anak perusahaannya masih di bawah US$11 per mmbtu.

"Kami mengharapkan, agar dalam penyampaian informasi terkait harga ini PGN dapat lebih bijak, sehingga tidak memunculkan friksi yang tidak perlu yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan sinergi strategis antara PGN dan Pertagas. Keterbukaan juga dapat menghindari kerugian dari sisi konsumen karena tidak memperoleh harga yang lebih kompetitif," kata Wianda. (asp)