Sampah Tidak Akan Selesai Hanya dengan Ribut

Selasa, 10 November 2015 - 14:30 WIB

Oleh :

Truk sampah dari Jakarta padati Jalan Raya Cibubur.

Sumber :

Zahrul Darmawan

VIVA.co.id

- Terkait persoalan sampah di Bekasi hingga ada intruksi dari Presiden, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah diselesaikan bukan diributkan.

"Bisa tidak kita menyelesaikan masalah tanpa ribut-ribut, itu yang saya heran, sekarang ini ada menyelesaikan masalah dengan ribut. Kalau sampah itu, tidak perlu ada berdebat, semua orang tahu sampah harus dikelola dan dibersihkan tidak boleh menjadi pengganggu masyarakat," ujarnya di Senayan, Selasa 10 November 2015.

Ia menilai terlalu banyak diskusi, namun tidak diselesaikan. Sampah menurutnya bisa dibagi. Ada sampah yang bisa dikelola, ada sampah yang harus dikubur dan ada sampah yang punya nilai ekonomi.

Baca Juga :

Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius

Baca Juga :

Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel

"Sudah ada skemanya, kerjakan saja tidak usah bahas-bahas lagi. Saya khawatir, kita ributkan untuk tidak diselesaikan. Kita merasa seperti kelihatan sibuk karena kita sudah memperdebatkan satu persoalan, tapi persoalannya tidak selesai, sampah, banjir, macet itu tidak selesai dengan ribut," ujarnya.

Baca Juga :

Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi

Menurut Fahri, itulah kekeliruan Ahok, dia lupa dia memimpin Ibukota, dan Ibukota adalah tempat semua pejabat paling penting di republik ini mengambil keputusan-keputusan besar. Seharusnya figur Gubernur Jakarta adalah figur rekonsiliatif, dimana harus dekat dengan semua orang. “Dia harus baik dengan semua orang, dia harus silahturahim tidak saja dengan Presiden tapi ke DPR," tegasnya.

Ia menuturkan, misalnya kalo Ahok memerlukan infrastruktur untuk membangun pengelolaan sampah yang lebih besar, dia harus minta APBN, karena APBD DKI tidak sampai Rp100 triliun.

"Harusnya itu pendekatan yang dilakukan, bukan kita salahkan si ini salahkan si itu," katanya.

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya

Ia menuturkan, misalnya kalo Ahok memerlukan infrastruktur untuk membangun pengelolaan sampah yang lebih besar, dia harus minta APBN, karena APBD DKI tidak sampai Rp100 triliun.