Jalan Panjang Madura Jadi Provinsi Baru

Selasa, 10 November 2015 - 14:22 WIB

Oleh :

Reza Fajri,

Pulau Terapung salah satu destinasi wisata di Kepulauan Sapeken, Sumenep, Madura

Sumber :

VIVAnews/Veros Afif

VIVA.co.id

- Anggota Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi mengatakan pemekaran merupakan hak konstusional berdasarkan Pasal 18 UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 18 dan UU Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Namun katanya, pemekaran bisa dilakukan jika telah memenuhi persyaratan teknis berkaitan dengan potensi dan kemampuan daerah.

Selain itu juga terdapat syarat administratif di mana untuk wilayah Provinsi minimal harus memiliki 5 kabupaten/kota dan mendapat persetujuan dari daerah induknya.

"Yang juga penting adalah terkait rentang kendali pemerintahan agar lebih efektif sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik. Ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Arwani di Senayan, Jakarta, Senin 10 November 2015.

Baca Juga :

Risma Sebut Jembatan Suramadu Tak Bermanfaat

Baca Juga :

Sejuta Wisata di Sampang, Indahnya Bukan Kepalang

Menurut Arwani, proses pengusulan pemekaran harus melalui kajian teknis akademis dan jika memenuhi syarat administratif, kemudian diajukan melalui DPR/Pemerintah untuk dinilai secara komprehensif.

Baca Juga :

Pesona Bukit Kapur Madura Bak Berada di Cappadocia, Turki

"Jika layak maka baru ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah persiapan selama 3 tahun. Apabila dalam perjalanannya dinilai layak dan berkembang, baru ditetapkan sebagai DOB atau Daerah Otonom Baru," jelas Arwani.

Lalu bagaimana jika selama tiga tahun Provinsi baru itu dinilai tidak memenuhi kelayakan? "Maka dikembalikan ke daerah induknya," kata politisi PPP itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan dengan Indonesia yang berbentuk kesatuan, maka membangun wilayah otonomi sebanyak-banyaknya dengan sistem pembiayaan yang otonomi adalah hal yang paling tepat. Menurutnya daerah-daerah di Indonesia memang harus lebih banyak dimekarkan.

"Jadi pemerintah harus berpikir bahwa Indonesia memang harus dimekarkan lebih banyak dan sistem otonomi pembiayaan seperti yang dilakukan sekarang adalah masa depan Indonesia," ujarnya.

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya

Lalu bagaimana jika selama tiga tahun Provinsi baru itu dinilai tidak memenuhi kelayakan? "Maka dikembalikan ke daerah induknya," kata politisi PPP itu.