BKPM: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Luar Pulau Jawa

KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA
Sumber :
  • ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Salah satu fokus paket kebijakan ekonomi VI yang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menstabilkan perekonomian dalam negeri adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintahan Jokowi menyadari, selama sepuluh tahun lebih pembangunan ekonomi lebih banyak di pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah ingin menarik ekonomi ke luar pulau Jawa, maka dibuat KEK sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian di wilayah yang selama ini belum berkembang.

Beberapa wilayah tersebut antara lain Sei Mangkei di Sumatera Utara, Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, dan enam daerah lainnya.

"Pertumbuhan Indonesia ke depannya harus ke luar pulau Jawa," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani yang ditemui awak media di tengah pembukaan diklat operator mesin PT. Eco Smart Garment di Boyolali, Jumat, 6 November 2015.
UMKM Belum Rasakan Dampak Kemudahan Perizinan

Franky memberikan contoh KEK Kalimantan Timur yang tidak memiliki pelabuhan, listrik juga tidak ada, namun memiliki potensi besar yang berbasis produksi kehutanan, yang terletak di sisi utara Kalimantan. 
Daftar Negara Tax Haven yang Berinvestasi di RI

Sebagai informasi, KEK hanya sebagai catatan saja karena baru menjadi UU belum dikeluarkan PP nya. Untuk itu BKPM sebisa mungkin berusaha mempercepat dikeluarkannya PP, agar investor mengetahui saat hendak menanamkan investasi di KEK bisa dihitung.
Jakarta dan Surabaya Jadi Fokus Kemudahan Berusaha

Banyak hal yang terkait BKPM mendorong KEK seperti DNI atau Daftar Negatif Investasi tidak berlaku di KEK, pantai diberi otoritas pelabuhan, membangun pengelolaan air, kemudahan investasi, kemudahan investor KEK terpadu dengan pengelolaan dipadu dengan infrastruktur. 

"PP sudah di meja Presiden, selambatnya bulan ini harusnya sudah dikeluarkan" kata Franky. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya