DPR Geram Pemprov Tutupi Data Perusahaan Pembakar Hutan
Senin, 2 November 2015 - 10:07 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id
- Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan kabut asap oleh pemerintah. Kunjungan kerja ini dinilai penting dilakukan dewan, apalagi rakyat menuntut agar bencana kabut asap ini segera bisa diatasi.
"Kami sengaja memilih Provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam pesan tertulis Senin, 2 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kebakaran di Portugal, Nasib WNI Terus Dipantau
Baca Juga :
Kebakaran Besar Melanda Portugal
"Kami sengaja memilih Provinsi Sumsel. Sampai saat ini, titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain. Apalagi sejauh ini, hujan belum juga turun di Sumsel," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam pesan tertulis Senin, 2 November 2015.
Setibanya di Palembang, politikus PAN ini mengatakan Komisi VIII langsung menggelar rapat terbatas dengan Kepala BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. DPR minta penjelasan pemerintah terkait upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh BNPB dan pemprov dalam menangani kabut asap.
"Rapat sempat sedikit panas. Sebab, pemerintah provinsi tidak bisa memberikan data oknum atau perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Malah tadi, pak sekdanya mengatakan untuk soal ini harus hati-hati dan perlu waktu," ungkap Saleh.
Saleh mengaku tidak puas dengan jawaban otoritas di Sumatera Selatan. Pasalnya, di banyak media pemerintah sudah menyebut sudah ada beberapa oknum dan perusahaan yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
Menurut dia, jika otoritas di Sumatera Selatan tidak berani mengungkap siapa oknum dan perusahaan yang terlibat kebakaran hutan, masyarakat akan sulit untuk mengontrol dan mengikuti proses penegakan hukumnya.
"Kami melihat dengan jelas titik-titik api yang masih banyak. Asap yang ditimbulkan juga masih besar. Wilayah Sumsel ini tentu masih harus menjadi perhatian serius pemerintah," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Setibanya di Palembang, politikus PAN ini mengatakan Komisi VIII langsung menggelar rapat terbatas dengan Kepala BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. DPR minta penjelasan pemerintah terkait upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh BNPB dan pemprov dalam menangani kabut asap.
