BI Ingin Jadikan Indonesia Poros Ekonomi Syariah

Selasa, 27 Oktober 2015 - 17:48 WIB

Oleh :

Rochimawati,

Penukaran Uang 2011

Sumber :

VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

VIVA.co.id

Baca Juga :

BI Tak Akan Perlonggar Uang Muka Kredit Motor

- Sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Menyadari hal ini, Bank Indonesia (BI) senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Tanah Air sebagai poros pengembangan ekonomi syariah berskala internasional.

Baca Juga :

Harapan BI dari Penerapan 7 Days Repo Rate

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan salah satu bentuk komitmen yang dimaksud adalah dengan melakukan berbagai penelitian dan kajian yang telah dituangkan dalam buku Perjalanan Perbankan Syariah Indonesia, yang diluncurkan hari ini, Selasa 27 Oktober 2015.

Baca Juga :

Aliran Dana Asing ke RI Tembus Rp130 Triliun

"Kami inisiatif berikan kebijakan dan program terpadu untuk ekonomi syariah. Komitmen ini untuk memajukan ekonomi keuangan di Indonesia," ujar Perry dalam seminar yang bertajuk "Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Akselerasi Ekonomi Syariah" di Hotel JW Marriott, Surabaya.

Perry menjelaskan, dalam buku ini akan dijelaskan bagaimana pengembangan ekonomi syariah ke depannya. Mulai dari langkah pengelolaan zakat sebagai pendorong pertumbuhan, hingga memberdayakan ekonomi di kalangan pelajar, khususnya pelajar pesantren.

"Selain itu, bagaimana memanfaatkan perbankan lain untuk mengembangkan ekonomi syariah. Inisiatif ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan Indonesia sebagai platform ekonomi syariah dunia," kata dia.

Menurut Perry, skema ekonomi syariah yang bertumpu kepada keadilan dan transparasi, dianggap memiliki keunggulan tersendiri. Sebab, mampu memberi kesejahteraan kepada masyakat secara merata. Meski demikian, peran pemerintah serta otoritas terkait tetap menjadi indikator utama dalam pengembangannya.

"Ekonomi syariah ini bottom up and down. Karena otoritas syariah ada di Kementerian Keuangan, BI, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan sebagian di lembaga akademisi. Juga peran pemerintah daerah. Ini harus jadi komitmen," ungkap Perry.

Karena itu Perry berharap, buku ini mampu dijadikan referensi bagi setiap perbankan, untuk mengembangkan bisnis keuangan syariah kedepannya. "Semoga buku ini hanya sepetik yang kami niatkan untuk mengembangkan ekonomi syariah," kata dia. (ren)

Baca Juga :