Satu Tahun Menjabat, PR Jokowi Redam Laju Garis Kemiskinan

Rabu, 21 Oktober 2015 - 13:26 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

jokowi saat diwawancara oleh reporter cilik

Sumber :

VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id

Baca Juga :

Disindir Jokowi Soal Anggaran, Ini Kata Gubernur Aher

- Kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi sorotan saat ini. Banyak pro dan kontra mengenai arah kebijakan yang diterapkan oleh Jokowi dalam mendorong Indonesia menjadi lebih baik.

Baca Juga :

Jokowi 'Semprot' Ahok Soal Serapan Anggaran

Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, Rabu 21 Oktober 2015, mengungkapkan beberapa kebijakan Jokowi patut diapresiasi, karena berani mengambil risiko besar, yaitu popularitasnya di masyarakat tergerus. Bahkan, kebijakan yang diambil tidak berani diterapkan pemerintah sebelumnya.

Baca Juga :

Gubernur BI Jamin ke Jokowi Inflasi 2016 Terkendali

"Saya mencatat, penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi itu merupakan suatu keputusan strategis dan kebijakan politik yang berani. Tidak banyak, terutama di dunia, pemerintah menaikkan harga BBM tapi damai," ujar Firmanzah di Jakarta.

Namun, menurutnya, ada beberapa catatan khusus yang menjadi pekerjaan pemerintah. Antara lain, mengenai kenaikan angka garis kemiskinan, yang dilansir Badan Pusat Statistik mencapai 860 orang selama periode bulan September 2014 hingga Maret 2015.

Jumlah tersebut berisiko terus meningkat, apalagi becana kabut asap yang melanda sebagian wilayah Indonesia hingga saat ini belum juga bisa ditangani.

"Dari saya, perlu ada upaya khusus yang tepat dan akurat. Program kemiskinan perlu jadi skala prioritas. Kabut asap juga masih terus terjadi. Tantangan ini, bagaimana kita mengerahkan semua sumber daya yang di miliki," kata dia.

Karena itu, Firmanzah mengimbau kepada pemerintah, agar mampu menyeimbangkan antara pendapatan, maupun pengeluaran negara. Apabila diterapkan, konsumsi domestik akan terdorong dengan sendirinya. Sehingga, akan memberikan sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Pemerintah mau seimbangkan demand and supply. Semangat untuk menyeimbangan ini perlu kita sambut dengan baik. Konsumsi domestik akan dominan ke pertumbuhan ekonomi kita. Hanya saja memang, daya beli harus dipulihkan," tambahnya. (asp)

Baca Juga :