Program Prona, Masyarakat Masih Dipungut Biaya

Senin, 19 Oktober 2015 - 14:36 WIB

Oleh :

rapat dengar pendapat BPN dan ombudsman

Sumber :

VIVA.co.id

- Ada hal yang menjadi fokus pembahasan terkait sertifikasi tanah masyarakat dengan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan mengatakan beberapa rapat kerja bersama Menteri Agraria mendapati beberapa daerah bahwa masyarakat masih dipungut biaya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun namanya Prona dengan berbagai alasan kerjasama kepala desa dan lurah, alasanya untuk membuat patok.

Baca Juga :

Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius

“Pada pertemuan yang lalu dengan kementrian, agar patok ini dimasukan ke dalam anggaran, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat karena biaya patok itu Rp1.000.000 tapi dipungut sampai Rp2.500.000,” tegasnya.

Baca Juga :

Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel

Baca Juga :

Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi

“Kami meminta daftar anggaran item-item yang Rp197,4 miliar apakah anggaran ini berpihak kepada masyarakat atau tidak? Kalau toh ada pengurangan jangan ada yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini tugas kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam membahas anggaran,” katanya di Senayan, Senin 19 Oktober 2015.