Jokowi: Saya Punya Alat Khusus Pendeteksi Impor Ilegal
Jumat, 16 Oktober 2015 - 17:16 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah berhasil "mengamankan" empat kontainer kawasan berikat PT KYH di Purwakarta, Jawa Barat, yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Produk ilegal yang berada di dalam kontainer tersebut, mayoritasnya adalah bahan tekstil.
Presiden Joko Widodo, Jumat, 16 Oktober 2015, mengatakan, langkah yang dilakukan pemerintah ini, karena adanya keluhan dari beberapa asosiasi pengusaha, khususnya di bidang tekstil.
Mereka, kata Jokowi, mengeluhkan mengenai sulitnya untuk bersaing di pasar sendiri, karena maraknya bahan impor ilegal yang muncul di Indonesia.
"Kenapa Senin kemarin ratas (rapat terbatas)? Ada keluhan dari asosiasi pertekstilan. Tidak bisa bersaing di pasar karena bahan impor ilegal. Jadi, tidak berkembang industri dalam negeri," ujar Presiden, di Kompleks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur.
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang ia terima dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), terjadi penurunan penjualan di sektor tekstil dalam negeri sebesar 30 persen akibat dari maraknya impor ilegal.
Produk ilegal tersebut, kata Jokowi, berasal dari Negeri Tirai Bambu, Tiongkok.
"Data dari API, barang (tekstil) legal ini turun sampai 30 persen. Ada yang sampaikan, seprei juga 30 persen. Jelas karena mereka (importir) tidak bayar pajak dan bea masuk," kata dia.
Karena itu, untuk mencegah adanya kejadian serupa di kemudian hari, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengakui bahwa pemerintah mempunyai alat pendeteksi khusus untuk memantau pergerakan barang impor yang beredar di dalam negeri.
"Saya selalu tanyakan, setiap hari progresnya apa. Saya sudah punya alat untuk memantau, barang impor ilegal sudah berkurang berapa atau hilang. Ini besar sekali," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mereka, kata Jokowi, mengeluhkan mengenai sulitnya untuk bersaing di pasar sendiri, karena maraknya bahan impor ilegal yang muncul di Indonesia.
