DPR: Program 'Bela Negara' Jangan Diibaratkan Wajib Militer

Selasa, 13 Oktober 2015 - 10:14 WIB
Oleh :
Upacara Penutupan Pendidikan Bela Negara
Upacara Penutupan Pendidikan Bela Negara
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- ‎Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Mahfudz Siddiq, menyambut baik gagasan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang ingin membentuk 100 juta kader bela negara secara bertahap hingga 10 tahun. Namun, menurut Mahfudz, gagasan ini terkendala payung hukum.


"Idenya bagus. Tapi harus disiapkan payung peraturannya dulu agar jelas aturan main, program, dan anggaran," kata Mahfudz saat dihubungi, Selasa 13 Oktober 2015.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan selama ini baru ada Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang komponen cadangan atau komponen penunjang. Untuk sementara pembentukan kader bela negara bisa diintegrasikan dengan aturan ini hingga undang-undang bela negara disahkan.
Baca Juga :
Program Bela Negara Diminta Jangan yang Militeristik


Baca Juga :
Sejarawan: Bela Negara Lebih Baik Mengarah ke Pembangunan
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I, Hanaffi Rais, mengatakan gagasan baik ini jangan sampai membuat salah paham."Semangatnya baik dan ada relevansi dengan kondisi sekarang di mana ancaman tradisional maupun non tradisional sudah sering mengemuka, misalnya fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," katanya.

Baca Juga :
DPD: Bela Negara Jangan Ciptakan Bala Tentara

Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan ide baik ini sayang bila kemudian disalahpahami sebatas seperti konsep wajib militer. Ia berpendapat sebaiknya program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara. Tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan.


"Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus. Kurikulum bela negara bisa mencakup umum dan khusus. Umum terkait dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara yan khusus terkait sesuai profesi, latar belakang peserta bela negara," katanya.


Selain itu menurutnya konsep Bela Negara sudah diterapkan lama di negara lain seperti Amerika Serikat.


"Konsep bela negara bisa diperkaya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dgn program Peace Corps mereka. Jadi bela negara orientasi nya tidak harus Hankam, tetapi juga punya relevansi untuk keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat," kata dia. (ren)



Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus. Kurikulum bela negara bisa mencakup umum dan khusus. Umum terkait dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara yan khusus terkait sesuai profesi, latar belakang peserta bela negara," katanya.
Halaman Selanjutnya