DPR Khawatir Mekanisme Referendum Picu Disintegrasi

Selasa, 13 Oktober 2015 - 10:09 WIB
Oleh :
KPU Distribusikan Logistik Pemilu
KPU Distribusikan Logistik Pemilu
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
MK Lega Kembali Peroleh Kepercayaan Publik
- Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lukman Edy, khawatir putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan mekanisme referendum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada) yang hanya diikuti calon tunggal. Pilihan 'Setuju' dan 'Tidak Setuju' bisa berdampak pada disintegrasi bangsa.

Baca Juga :
KPU, Bawaslu, MK, dan DKPP Kompak Soal Sengketa Pilkada
"Karena dengan praktik cara referendum akan mendorong terbiasa dengan cara itu. Kita khawatir berdampak politik pada tuntutan referendum di persoalan yang lain. Kalau sudah terbiasa referendum, jangan-jangan nanti bisa menyentuh soal disintegrasi," katanya saat dihubuni, Selasa 13 Oktober 2015.

Baca Juga :
MK Rampungkan Peraturan Sengketa Pilkada Calon Tunggal
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkapkan Komisi II mengkritisi soal tata cara referendum dalam pemilihan pasangan calon tunggal dalam pilkada 2015 ini. Walaupun secara eksplisit dinyatakan calon tunggal mempunyai hak untuk dipilih. "Tetapi Komisi II lebih cenderung kalau pemilihan dengan cara calon melawan bumbung kosong," katanya.

Pilihan bumbung kosong lebih minim disintegrasi dari pada mekanisme referendum. "Ketika hubungan pusat dan daerah memburuk, bisa jadi daerah akan menuntut referendum kepada pusat, karena secara teknis sudah biasa dilakukan. Apa MK dan KPU memikirkan juga implikasi ini?" katanya.

Dalam salinan putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat atau pemilih menentukan pilihan.

Apabila pilihan setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika tidak setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada berikutnya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pilihan bumbung kosong lebih minim disintegrasi dari pada mekanisme referendum. "Ketika hubungan pusat dan daerah memburuk, bisa jadi daerah akan menuntut referendum kepada pusat, karena secara teknis sudah biasa dilakukan. Apa MK dan KPU memikirkan juga implikasi ini?" katanya.
Halaman Selanjutnya