KPU Seharusnya Tak Perlu MK-kan Undang-Undang Pemilihan

Senin, 12 Oktober 2015 - 16:52 WIB

Oleh :

Contoh surat suara (ilustrasi)

Sumber :

VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

- Lahirnya putusan MK terkait pemilihan calon tunggal mendapat kritikan tajam dari Anggota Komisi II DPR RI Arterita Dahlan. Ia mengatakan bahwa UU Pemilu tidak mesti di “MK” kan.

Lebih lanjut Arteria menjelaskan bahwa KPU tidak pernah mau melakukan apa yang disampaikan Komisi II DPR RI.

“UU sebelumnya tidak ada memuat dua pasangan calon, tapi KPU menafsirkan sendiri. Harusnya tidak perlu di MK kan. Turunan PKPU lah yang bermasalah, Pasal 8 A ayat 3,” ujar Arteria di Senayan, Senin 12 Oktober 2015.

Baca Juga :

Demokrat Optimis Anak Ratu Atut Menang Pilkada Banten

Menurutnya berapa banyak kerugian negara terkait hal ini. Ukuran demokrasi kata Arteria bukan jumlah calon, melainkan jumlah pemilih. “Jika kita bicara demokrasi maka demokrasi yang mana? Apakah Parpol yang tidak mau mengusung calon harus diakomodir, apakah jual beli partai itu harus diakomodir. KPU harus punya feeling politik ini,” ucap Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca Juga :

Beda Ahok dengan Risma soal Gusur Menggusur

Baca Juga :

Modus Penyelewengan Petahana di Pilkada

Ia berharap, harusnya Komisioner KPU harus lebih jeli dalam melihat hal ini. Menurutnya, KPU harus tunduk dengan UU pemilihan daerah. “Selain itu juga harus melahirkan pemimpin yang berkualitas dengan sistem demokrasi. Berapa banyak kerugian negara, berapa banyak waktu habis untuk pengurusan ini,” katanya.