Tak Ada Lembaga Negara Mutlak Mengatasnamakan Rakyat
Rabu, 7 Oktober 2015 - 13:29 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Dalam acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan MPR dengan tema Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Negara, 6 Oktober 2015, di Jakarta, Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, mengatakan, UUD Tahun 1945 telah mengalami amandemen hingga empat kali. Dalam amandemen tersebut melahirkan lembaga negara yang jumlahnya mencapai 8.
Buah dari amandemen tersebut, dikatakan Marwan, tidak memiliki lembaga tertinggi negara. "Ada banyak hal yang positif," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, pasca amandemen tak ada lembaga negara yang mutlak mengatasnamakan rakyat.
Meski demikian, Marwan mengatakan pasca amandemen, ada hal-hal baru yang perlu ditataulang. "Seperti bagaimana lembaga negara perlu diawasi dan bagaimana cara mengawasi," ujarnya.
Diungkapkan bahwa pasca reformasi ini banyak capaian pembangunan yang tak sesuai dengan impian. Dalam era reformasi ada keinginan untuk mengurangi ketimpangan sosial.
Faktanya dalam era sekarang, jurang ketimpangan kemiskinan masih ada bahkan semakin dalam. "Berarti dalam era reformasi jurang kemiskinan semakin dalam," ujarnya.
![Ketua MPR RI Zulkifli Hasan]()
![img_title]()
Meski demikian, Marwan mengatakan pasca amandemen, ada hal-hal baru yang perlu ditataulang. "Seperti bagaimana lembaga negara perlu diawasi dan bagaimana cara mengawasi," ujarnya.
Diungkapkan bahwa pasca reformasi ini banyak capaian pembangunan yang tak sesuai dengan impian. Dalam era reformasi ada keinginan untuk mengurangi ketimpangan sosial.
Faktanya dalam era sekarang, jurang ketimpangan kemiskinan masih ada bahkan semakin dalam. "Berarti dalam era reformasi jurang kemiskinan semakin dalam," ujarnya.
Baca Juga :
Bom Sarinah, Ketua MPR Nilai Aparat Tak Kecolongan
Dia membandingan dengan Prancis yang dinilai lebih kuat
VIVA.co.id
18 Januari 2016
Baca Juga :
