Akuntabilitas & Transparansi Harus Masuk Sistem Perundangan

VIVA.co.id - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhir, dalam sambutannya di acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Negara, 6 Oktober 2015, di Jakarta, mengatakan FGD yang diadakan untuk mengkaji masalah kebangsaan yang belum terpecahkan.

Dikatakan MPR telah melakukan berbagai kajian termasuk dengan UMJ. "Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk membangun masa depan bangsa," ujarnya.

Menurut Syaiful masa depan bangsa akan dipengaruhi oleh kondisi global. Sebentar lagi MEA akan berjalan. Dikatakan bila bangsa ini hebat maka kondisi global akan menyesuaikan dengan program pembangunan bangsa, begitu sebaliknya, bila bangsa ini lemah maka bangsa ini akan menyesuaikan dengan kondisi global.

Diungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan asas yang fundamental dan asas ini harus masuk dalam sistem perundang-undangan serta demokrasi.

Dalam era reformasi dan demokratisasi inilah muncul lembaga-lembaga negara dan komisi-komisi negara. Lahirnya lembaga dan komisi baru ini banyak melahirkan perubahan. Untuk itulah maka di sini pentingnya untuk menguatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga dan komisi negara, kata Syaiful.

“Dengan FGD inilah akan dicari model untuk melaporkan kinerja lembaga negara,”katanya.

'Rakyat Indonesia Sangat Demokratis di Jagat Online'

Lewat Change.org, suara mereka biasanya langsung direspons pemerintah.

VIVA.co.id

25 Januari 2016