DPR: Negara Seharusnya Tak Hanya Minta Maaf ke Soekarno

Fahri mengatakan, bukan hanya sejarah mengenai Soekarno saja yang perlu ditempatkan secara proporsional, tapi juga sejarah tokoh-tokoh lain.

"Saya mengusulkan harusnya Presiden yang bisa membuka persoalan identifikasi beban masa lalu yang belum kita tuntaskan. Karena bukan hanya Soekarno yang harus kembali ditempatkan dalam sejarah sebagai baik dan proporsional, tapi ada banyak tokoh lain," kata Fahri, di Jakarta, Senin 5 Oktober 2015.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hanya Presiden yang bisa ambil inisiatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara komprehensif.

"Tentu, Presiden harusnya ambil inisiatif. Kalau dari DPR akan sulit, karena di DPR banyak beda pendapat, 560 orang berpendapat," Fahri menjelaskan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di MPR, Ahmad Basarah, menilai negara seharusnya meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya. Alasannya, TAP MPRS XXXIII/1967 dicabut.

Menurut Basarah, Soekarno adalah korban peristiwa G30S. Akibat dari peristiwa tersebut, kekuasaannya dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Soekarno telah mendukung G30S yang juga dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia.