Jadi Jaminan Utang ke China, Bank Mandiri: Itu Hoax
Senin, 21 September 2015 - 16:26 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id
- PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia dijadikan jaminan pinjaman ke China adalah berita hoax
(kabar bohong).
Diutarakan
Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas , isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta. "Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin 21 September 2015.
Menurutnya, jika pihak perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta pada DPR.
Seperti diketahui, pekan lalu tiga bank BUMN menandatangani kesepakatan pinjaman senilai US$3 miliar, atau setara Rp43,38 triliun dengan China Development Bank (CDB). Masing-masing bank pelat merah itu diberi suntikan dana untuk pembiayaan infrastruktur sebesar US$1 miliar.
Pinjaman-pinjaman tersebut, akan digunakan untuk membiayai program infrastruktur di Tanah Air.
Rohan menjelaskan, demi mendukung program pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan dana yang besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.
Rohan menambahkan, aset Mandiri saat ini hampir Rp1.000 triliun, dan kredit yang bisa diberikan hanya Rp700 triliun. Jadi, untuk membiayai proyek infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik 35.000 watt dibutuhkan dana sebesar Rp1.200 triliun selama lima tahun, sedangkan dana perbankan BUMN saja tidak mencukupi.
"Satu tahun berarti Rp240 triliun. Itu baru PLN. Mandiri bisa kasih berapa? 20 persen dari modalnya, ajak deh BNI dan BRI. Belum cukup, sisa bank-bank swasta, cukup enggak?" tuturnya. (asp)
![proses penghitungan uang di bank]()
![img_title]()
Menurutnya, jika pihak perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta pada DPR.
Seperti diketahui, pekan lalu tiga bank BUMN menandatangani kesepakatan pinjaman senilai US$3 miliar, atau setara Rp43,38 triliun dengan China Development Bank (CDB). Masing-masing bank pelat merah itu diberi suntikan dana untuk pembiayaan infrastruktur sebesar US$1 miliar.
Pinjaman-pinjaman tersebut, akan digunakan untuk membiayai program infrastruktur di Tanah Air.
Rohan menjelaskan, demi mendukung program pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan dana yang besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.
Rohan menambahkan, aset Mandiri saat ini hampir Rp1.000 triliun, dan kredit yang bisa diberikan hanya Rp700 triliun. Jadi, untuk membiayai proyek infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik 35.000 watt dibutuhkan dana sebesar Rp1.200 triliun selama lima tahun, sedangkan dana perbankan BUMN saja tidak mencukupi.
"Satu tahun berarti Rp240 triliun. Itu baru PLN. Mandiri bisa kasih berapa? 20 persen dari modalnya, ajak deh BNI dan BRI. Belum cukup, sisa bank-bank swasta, cukup enggak?" tuturnya. (asp)
Baca Juga :
Bank Mandiri Jadi Penyalur Investasi Asing ke Daerah
Bank Mandiri ingin menjadi gateway penampung modal asing.
VIVA.co.id
9 Agustus 2016
Baca Juga :
