DPR dan Menhan Bahas Situasi Termutakhir Laut Cina Selatan

VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menggelar rapat kerja di kompleks Parlemen di Jakarta pada Senin, 21 September 2015. Rapat itu membahas situasi termutakhir seputar sengketa Laut Cina Selatan, menyusul peningkatan ketegangan politik dan keamanan di kawasan itu.

“Ini (isu Laut Cina Selatan) tentu perlu pembacaan secara politik, secara geopolitik, termasuk bagaimana kita meresponsnya dari sisi kebijakan pertahanan,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, saat memimpin rapat, seperti dikutip dari laman resmi DPR, Dpr.go.id.

Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, kata Mahfudz, ingin mendengarkan penjelasan Menteri Ryamizard mengenai kebijakan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat. Lagi pula, sejak awal Komisi I telah menyampaikan pandangan politik tentang perlunya penguatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat yang strategis.

 

“Kita (Komisi I DPR) ingin dengar kebijakan kerja sama pertahanan, termasuk dalam konteks pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) dilakukan modernisasi sumber-sumber negara penyedia,” ujarnya.

Ketegangan akibat sengketa Laut Cina Selatan belum mereda. Pemerintah Cina kembali menegaskan hak mereka untuk melakukan reklamasi di kawasan sengketa itu.

Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, mengatakan proyek pembangunan penting diteruskan, meski sebelumnya menyatakan bahwa Beijing sudah menghentikan reklamasi.

"Proyek-proyek penting ini kami kerjakan di pulau-pulau kami sendiri di Laut Cina Selatan. Kami tidak menjadikan satu pun negara lain sebagai target," kata Wang Yi pada 16 September 2015.