Wakil Ketua DPR: Gaji Presiden Kalah dari Direksi BUMN

Rabu, 16 September 2015 - 14:03 WIB
Oleh :
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan
Sumber :
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai wajar kenaikan tunjangan pejabat semua lembaga negara. Selain itu, dia mengusulkan format ulang gaji dan tunjangan pejabat negara agar gaji presiden tidak kalah oleh gaji direksi BUMN.


"Sebetulnya gini, tunjangan gaji kehormatan dan jabatan itu kan setiap institusi disesuaikan, kami sudah konfirmasi Menkeu terkait kenaikan tunjangan itu, ternyata tidak hanya DPR saja," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu 16 September 2015.


Menurutnya kenaikan tunjangan dan gaji setidaknya mengacu pada tiga parameter. Pertama penyesuaian terhadap inflasi, kedua penyesuaian terhadap daya beli, dan ketiga benefit atau keuntungannya.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius


Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Politisi PAN ini menjelaskan saat ini belum ada format yang jelas mengenai gaji dan tunjangan pejabat negara. "Perlu diluruskan, bagaimana direksi BUMN gajinya selangit, belum lagi BUMN merugi," katanya.

Baca Juga :
Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi

Dengan pembentukan format yang jelas tunjangan dan gaji pejabat bisa proposional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. "Jangan sampai gaji sekelas direksi BUMN diatas Presiden," katanya.


Taufik mengapresiasi penjelasan Menkeu bahwa setiap tahun pasti ada penyesuaian kenaikan gaaji dan tunjangan pejabat negara. "Kita apresiasi koreksi masyarakat, ini tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada situasi yang tidak logis," katanya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Taufik mengapresiasi penjelasan Menkeu bahwa setiap tahun pasti ada penyesuaian kenaikan gaaji dan tunjangan pejabat negara. "Kita apresiasi koreksi masyarakat, ini tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada situasi yang tidak logis," katanya.
Halaman Selanjutnya