Indonesia Ajak Bellarusia Kerjasama di Bidang Politik

Ketua Delagasi Sarwo Budhi Wiryanti Sukamdani dan Hamdhani
Sumber :
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Delegasi Parlemen Indonesia pada Sidang Umum ke 36 AIPA mengajak Bellarusia melakukan kerjasama dengan Indonesia di bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang dilakukan delegasi Indonesia dengan Bellarusia yang diwakili Ketua Delagasi Sarwo Budhi Wiryanti Sukamdani dan Hamdhani di Kualalumpur, Malaysia, Rabu 9 September 2015.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


“Kami meminta agar ada kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di bidang ekonomi tentunya kami mengundang untuk berinvestasi dengan baik. Investasi ini, kita tahu bahwa negara-negara pecahan Rusia ini, mereka punya kemampuan dalam hal persenjataan yang canggih, seperti tank dan sukoi,” kata Hamdhani.


Sementara Belarrusia, ungkap Hamdhani, menghendaki adanya satu kesepahaman atau MoU dengan pihak Indonesia karena mereka sudah menempatkan Kedutaan Besarnya di Indonesia. Pihak Bellarusia juga menawarkan supaya alat-alat persenjataan yang dimilikinya bisa dibeli oleh pemerintah Indonesia.


Ketika ditanya mengenai masalah harga apakah lebih murah daripada dari negara-negara lain, politikus Fraksi Nasdem ini menyatakan untuk kualitas dan harga diakui seperti Pesawat Sukhoi yang  sudah dimiliki Indonesia beberapa unit dinilainya sudah teruji.


“Hanya kami lihat maintenance-nya yang agak mahal. Tinggal bagaimana nanti Komisi I DPR mengalokasikan anggaran untuk pembelian pesawat-pesawat jenis terbaru dari sukhoi ini,” jelasnya.


Selain itu, kata Hamdhani, Bellarusia meminta kepada Parlemen Indonesia  agar dapat berkunjung ke Bellarusia, semacam kunjungan balasan untuk mempererat hubungan yang semakin baik.


“Setelah kembali ke Jakarta, hal ini akan kami laporkan kepada Komisi I DPR RI, kepada Panglima TNI dan pihak-pihak yang berwenang di Jakarta,” ujarnya. (www.dpr.go.id)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya