Serapan Anggaran Menko Maritim Rendah

Rabu, 9 September 2015 - 14:19 WIB
Oleh :
Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli
Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Kementerian Keuangan menyatakan dalam realisasi penyerapan anggaran hingga Agustus 2015, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, mencapai Rp15,5 triliun. Kementerian di bawah komando Rizal Ramli ini paling rendah dibanding Kemenko lain.


"Dengan APBNP 2015, Kemenko Maritim sudah terserap Rp15,5 triliun dari pagu Rp93,16 triliun atau 10,3 persen, yang paling kecil dari semua Kemenko lainnya," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu 9 September 2015.


Bambang menjelaskan, anggaran yang paling besar diserap oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) yakni sebesar 28,2 persen. Kemudian, Kementerian Pariwisata sebesar 15,5 persen, Kementerian Perhubungan 15,1 persen, Kementerian ESDM 14,9 persen, dan Kemenko Maritim dan Sumber Daya 12,8 persen.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius


Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Sementara itu, penyerapan anggaran yang terbesar justru terjadi di tiap-tiap kementerian yang berada dibawa koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca Juga :
Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi

Kementerian yang dikomandoi oleh Luhut Panjaitan itu hingga Agustus 2015 sudah menyerap anggaran sebesar Rp113,5 triliun. "Atau melakukan penyerapan anggaran sebanyak 51 Persen dari pagu Rp222 triliun," kata Bambang.


Penyerapan anggaran Kemenko Polhukam yang mencapai 51 persen itu di antaranya terserap oleh Kemenko Polhukam sebanyak 62 persen, Polri sebanyak 61 persen, Kejaksaan sebesar 57,6 persen, Kementerian Pertahanan 52,4 persen, Kementerian Luar Negeri sebesar 46,7 persen, Kementerian Hukum dan HAM sebesar 43,4 persen dan Kemendagri 13,4 persen. (ase)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Penyerapan anggaran Kemenko Polhukam yang mencapai 51 persen itu di antaranya terserap oleh Kemenko Polhukam sebanyak 62 persen, Polri sebanyak 61 persen, Kejaksaan sebesar 57,6 persen, Kementerian Pertahanan 52,4 persen, Kementerian Luar Negeri sebesar 46,7 persen, Kementerian Hukum dan HAM sebesar 43,4 persen dan Kemendagri 13,4 persen. (ase)
Halaman Selanjutnya