Persoalan Migrant Worker Masuk Resolusi WAIPA
Selasa, 8 September 2015 - 12:35 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Usulan delegasi perempuan Indonesia tentang persoalan perempuan dan buruh migrant perempuan (migrant worker), disetujui masuk dalam draft resolusi Sidang Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA).
“Kami berfikir, sebagai orang Indonesia dan sebagai negara pengirim buruh migrant, kita harus meyakinkan betul persoalan perempuan ini penting. Bukan hanya masalah perempuan secara umum tetapi lebih spesifik lagi yaitu masalah buruh migrant perempuan,” kata Anggota BKSAP Nihayatul Wafiroh usai sidang WAIPA di Malaysia, Senin 7 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Kami berfikir, sebagai orang Indonesia dan sebagai negara pengirim buruh migrant, kita harus meyakinkan betul persoalan perempuan ini penting. Bukan hanya masalah perempuan secara umum tetapi lebih spesifik lagi yaitu masalah buruh migrant perempuan,” kata Anggota BKSAP Nihayatul Wafiroh usai sidang WAIPA di Malaysia, Senin 7 September 2015.
Lebih lanjut politikus yang juga menjabat Anggota Komisi IX ini mengatakan, Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya mempunyai persoalan-persoalan.
“Itu yang memang kita dorong agar nantinya mereka dalam resolusi ini, selain tentang masalah kesetaraan perempuan juga menyelesaikan masalah-masalah buruh migrant perempuan," kata Anggota DPR dari Fraksi PKB ini.
Menurutnya, ini merupakan capaian terbesar delegasi Indonesia, dalam memadukan persoalan perempuan di dalam draft resolusi pada sidang WAIPA.
Selain menerima usulan delegasi Indonesia, sidang WAIPA juga menyetujui usul delegasi Thailand tentang bagaimana persoalan responsibilitas dan sensitivitas terhadap perempuan harus masuk dalam kurikulum dan silabus.
“Ini tentang bagaimana kita harus mendidik orang tua dan guru untuk memberikan sensitivitas terhadap kesetaraan gender,”ujar politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur ini.
Ada tiga draft resolusi yang disetujui pada Sidang WAIPA yang dipimpin Deputy President of Senate Malaysia, yaitu Resolution on Recognition of Post-2015 Development Agenda on Gender Equality, Resolution on Promoting a Culture of Respect and the Rights of Women and Girls Towards Inclusiveness dan Resolution on Strengthening Legal Framework to Eliminate Violence Against Women and Children in ASEAN. (www.dpr.go.id)
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut politikus yang juga menjabat Anggota Komisi IX ini mengatakan, Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya mempunyai persoalan-persoalan.
