Jokowi Instruksikan Pembahasan JPSK Segera Diselesaikan

Rabu, 2 September 2015 - 13:34 WIB
Oleh :
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
- Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk terus memantau dan mewaspadai situasi ekonomi dalam negeri. Walaupun, menurutnya, situasi saat ini lebih baik dibandingkan dengan 1998 dan 2008 lalu.

Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
"Saya harapkan dalam minggu ini, mungkin bisa pertemuan sehari penuh, dua hari penuh tidak pulang di Bogor untuk selesaikan ini," kata Presiden, saat membuka sidang kabinet, di kantornya Jakarta, Rabu 2 September 2015.

Baca Juga :
Lebih Oke Mana, Ekonomi RI atau Brasil?
Baca juga: IMF:

Jokowi mengaku telah menginventarisir beberapa masalah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah, salah satunya masalah regulasi. Sebab, ada 100 lebih regulasi yang dianggap menghambat iklim investasi dan ekonomi saat ini.

"Sehingga, mana yang tidak, langsung potong, mana yang masih diproses, perlu diproses. Mana yang masih perlu kajian, dikaji, tetapi ini harus segera keluar," jelas Presiden.

Karena itu, dia meminta para pembantunya untuk memprioritaskan perbaikan Undang Undang (UU), ketimbang pembahasan UU baru dengan DPR. Salah satunya dengan mempercepat pembahasan Racangan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), sehingga pemerintah punya dasar hukum dalam menghadapi krisis. 

"Saya harapkan undang-undang baru agak direm, tetapi revisi-revisi yang diperlukan ini harus dimajukan. Salah satunya JPSK," tegasnya. 

Baca juga:

Jokowi mengatakan, dia akan menggundang para pelaku usaha untuk mencari solusi terbaik untuk menangani permasalahan ekonomi ini. Agar, dalam menentukan kebijakan, tidak justru merugikan sektor usaha yang diandalkan menjadi pendorong perekonomian. 

"Karena itu, saya minta pada minggu ini pertemuan kami dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dan dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha, agar segera dilakukan," tambahnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi mengaku telah menginventarisir beberapa masalah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah, salah satunya masalah regulasi. Sebab, ada 100 lebih regulasi yang dianggap menghambat iklim investasi dan ekonomi saat ini.
Halaman Selanjutnya