DPR Bertemu Jaksa Agung, Terkait Pelaksanaan Proses Hukum
Jumat, 21 Agustus 2015 - 14:51 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Nusantara III, Juim’at 21 Agustus 2015.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Presiden dalam rapat konsultasi di Bogor 5 Agustus lalu.
"Dalam pertemuan tersebut, kami mem-follow up concern Presiden terkait munculnya banyak keluhan akibat penilaian adanya kriminalisasi dalam proses hukum,” ungkap Fahri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Presiden dalam rapat konsultasi di Bogor 5 Agustus lalu.
"Dalam pertemuan tersebut, kami mem-follow up concern Presiden terkait munculnya banyak keluhan akibat penilaian adanya kriminalisasi dalam proses hukum,” ungkap Fahri.
Karena banyaknya laporan ini, maka DPR berdiskusi dengan jaksa agung untuk mengetahui bagaimana kondisi langsung di lapangan. "Kita buka-bukaan untuk melacak apa sebenarnya masalah yang terjadi,” ujarnya.
Fahri juga mengatakan bahwa DPR selama ini percaya bahwa kejaksaan agung dan kepolisian sebagai inti dari penegakan hukum selalu memakai hukum acara.
"Kami juga berbicara panjang tadi soal apakah kasus-kasus lama seperti BLBI, BPPN, dan lainnya itu dalam keputusan politik untuk dibuka kembali. Ini menjadi concern karena menjadi bagian dari laporan yang masuk ke kita,” ujar Fahri.
Ketika ditanya soal apa saja yang dibahas, Fahri mengatakan bahwa banyak kasus yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
"Tidak enak kalo saya sebut satu per satu, karena itu dapat menyebabkan sektor usaha goyang,”katanya.
Menurutnya yang diinginkan adalah untuk menghapus keraguan dan ketakutan investor jika ingin berusaha di Indonesia dengan menegakan kepastian hukum dan stabilitas politik, kata Fahri.
Jika kasus ini ingin didalami satu per satu, Fahri mempersilahkan Komisi III DPR untuk melakukannya. "Teman-teman di Komisi III juga punya hak untuk membentuk Panitia Kerja,” katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena banyaknya laporan ini, maka DPR berdiskusi dengan jaksa agung untuk mengetahui bagaimana kondisi langsung di lapangan. "Kita buka-bukaan untuk melacak apa sebenarnya masalah yang terjadi,” ujarnya.
