DPR: Jabar Diubah Pasundan Berpotensi Primordialisme

Rabu, 5 Agustus 2015 - 16:03 WIB
Oleh :
Sidang paripurna DPR Bahas RUU Pilkada
Sidang paripurna DPR Bahas RUU Pilkada
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak menyoal usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan. Namun Dewan mengingatkan, perubahan itu berpotensi memunculkan primordialisme atau semangat kesukuan yang berlebihan dan mengabaikan nasionalisme.
Baca Juga :
Kemendagri Sosialisasi PP Tentang Perangkat Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, berpendapat primordialisme yang berlebihan dapat mempersempit pemikiran atau semangat ke-Indonesia-an. Itu pun dapat menghambat pembangunan daerah.
Baca Juga :
Cegah Korupsi, Pemerintah Libatkan Istri Kepala Daerah

Politikus Partai Gerindra itu mengakui memang ada sisi baik dalam primordialisme, yakni faktor kesukuan bisa mendorong semangat percepatan pembangunan suatu wilayah. Soalnya masyarakat termotivasi untuk membangun daerahnya berdasarkan latar belakang sejarah, psikologi, sosiologi, dan lain-lain.
Baca Juga :
Kemendagri Siapkan SK Plt Gubernur Kepri

Namun primordialisme itu juga dapat menguatkan faktor emosional yang justru menghambat pembangunan. 

Riza menilai keinginan mengubah nama Provinsi Jawa Barat sebagai sebuah keinginan serius. Wacana itu sudah bergulir sejak lama. "Semua tinggal dikembalikan pada masyarakat setempat. Pemda dan Pemerintah Pusat memahami keinginan itu. Kita Komisi II tidak masalah," katanya kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta pada Rabu, 5 Agustus 2015. 

Dia mengingatkan juga perubahan nama itu dapat berdampak pada konsep otonomi daerah. Konsep desentralisasi justru memperkuat daerah karena peran sentralisasi menjadi berkurang.

"Tetapi jangan juga kebablasan otonomi daerahnya. Seperti saat ini banyak bupati yang tidak mau dipanggil sama gubernur," katanya.

Riza sependapat dengan pandangan sebagian kalangan yang menengarai perubahan nama itu dapat berdampak pada tuntutan pemekaran wilayah. Dia tak menyoalnya karena pemekaran wilayah bisa berdampak postif pada pembangunan daerah.

Hingga kini, katanya, Pemerintah Pusat belum mempunyai pemetaan yang jelas terkait berapa sebenarnya jumlah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia agar pembangunan bisa merata.

"Kita menunggu komitmen Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Mekanisme pemekaran sedang disusun Kemendagri. Kita menunggu," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Riza menilai keinginan mengubah nama Provinsi Jawa Barat sebagai sebuah keinginan serius. Wacana itu sudah bergulir sejak lama. "Semua tinggal dikembalikan pada masyarakat setempat. Pemda dan Pemerintah Pusat memahami keinginan itu. Kita Komisi II tidak masalah," katanya kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta pada Rabu, 5 Agustus 2015. 
Halaman Selanjutnya