Salah Kaprah, Pemerintah Akan Rapihkan Bansos

Sofyan Djalil Menyerahkan LHKPN ke KPK
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id
Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi
- Presiden Joko Widodo menyoroti tercecernya anggaran bantuan sosial (Bansos) yang ada di dalam APBN-P 2015. Tahun depan, rencananya anggaran tersebut akan dirapihkan sehingga terpusat di satu pos anggaran dalam APBN 2016. 

Disindir Jokowi Soal Anggaran, Ini Kata Gubernur Aher
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengakui hal tersebut. Menurut dia, esensi anggaran bansos akan diperjelas dan kebutuhan lainnya yang bukan sebenarnya tidak masuk kategori bansos akan dipertegas lagi redaksionalnya.

Jokowi 'Semprot' Ahok Soal Serapan Anggaran
"Pembelian barang misalnya, kementerian membeli komputer. Nah komputer sebenarnya pengadaan barang, tapi dikatakan bansos. Supaya semua diperjelas yang bener-bener bansos akan lebih sedikit," ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa, 4 Agustus 2015.

Selain itu, di Kementerian Pendidikan misalnya, ada anggaran peningkatan kualitas pendidikan. Karena masuk pos anggaran bantuan sosial, terkesan menjadi seperti sumbangan pemerintah untuk yayasan pendidikan tanpa ada tujuan yang jelas.

"Itu sebenarnya dana bantuan pendidikan. Tapi karena namanya bansos, selama ini kesannya seolah-olah sedekah gitu loh," ujarnya menambahkan. 

Dia mengatakan, pemerintah sudah memiliki beberapa opsi untuk menyederhanakan pos anggaran tersebut. Namun, masih akan dikaji lebih lanjut sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan pertanyaan. 

"Nanti akan diubah nomenklatur mungkin akan ditambah akun."

(mus)
Rapat Kementerian ATR, dan Pemkot Surabaya.

Baru 60 Persen Tanah di Surabaya yang Bersertifikat

Ratusan ribu bidang tanah di Surabaya belum tersertifikat.

img_title
VIVA.co.id
9 Agustus 2016