Komisi III Minta Kapolri Serius Tangani Perusak Lingkungan

Kamis, 2 Juli 2015 - 14:19 WIB
Oleh :
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau
Sumber :
  • ANTARA FOTO/FB Anggoro
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Komisi III DPR menggelar Rapar Kerja (raker) dengan Polri untuk membahas beberapa agenda, diantaranya kasus-kasus aktual yang termasuk dalam sebelas program prioritas Polri.


Dalam pemaparannya, Kapolri menjelaskan beberapa penangan kasus narkoba, korupsi, curas, cyber crime, dan isu perbudakan di Kepulauan Aru.


Komisi III DPR menyambut baik upaya penindakan kriminalitas terutama menyangkut kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara. “Saat ini Bareskrim sedang menangani sembilan kasus korupi yang bernilai triliunan rupiah. Upaya ini tentu kami apresiasi untuk menyelamatkan uang negara,” ungkap Anggota Komisi III DPR Imam Suroso, di Senayan, Kamis, 2 Juli 2015.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius


Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Di samping itu, Polri juga diminta untuk memberi perhatian khusus terhadap isu-isu pengrusakan lingkungan yang tengah marak terjadi saat ini. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, berharap agar Polri dapat menindak tegas para pelaku penambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Baca Juga :
Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi

“Pada saat melakukan kunjungan ke Namlea tanggal 7 Mei, Presiden memerintahkan secara lisan agar penambangan tanpa izin di gunung Botak ditutup. Sebulan yang lalu saya ke gunung Botak, di sana pengrusakan lingkungan itu luar biasa. Kehadiran negara juga tidak nampak di sana, yang ada itu pos-pos pungutan liar (pungli),” ujar Masinton.


Dari para penambang di lokasi tersebut, Masinton menghitung secara kasar jumlah total pungli yang angkanya sangat mencengangkan. “Secara kasar, saya hitung pungli disana jumlahnya sekitar Rp20 miliar per bulan,” ujarnya.


Persoalan yang yang semakin memperkeruh kondisi tersebut adalah masih banyaknya konflik-konflik horizontal antara penambang dan masyarakat setempat yang terus terjadi. “Saya hanya memberikan gambaran saja, jangan sampai masalah yang krusial ini dianggap remeh. Kenapa perintah Presiden untuk menutup penambangan tanpa izin ini tidak dilaksanakan?”, tanya Masinton.


Oleh karena itu, ia meminta agar Kapolri benar-benar memperhatikan masalah ini guna mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. “Ini kan sesuai dengan visi misi bapak tadi, yaitu untuk menghadirkan negara dan mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan secara masif,” tutup Masinton.

Halaman Selanjutnya
Dari para penambang di lokasi tersebut, Masinton menghitung secara kasar jumlah total pungli yang angkanya sangat mencengangkan. “Secara kasar, saya hitung pungli disana jumlahnya sekitar Rp20 miliar per bulan,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya