Jaga Pasar Domestik dengan Produk Lokal

VIVA.co.id - Indonesia masih jadi sasaran investasi beberapa investor di Asia, terutama Korea Selatan, Taiwan, China, dan Jepang. Mereka pun telah mulai merealisasikan investasinya di Tanah Air.

Beberapa pabrik mereka bangun. Nilainya miliaran dolar AS. Sektor yang mereka sasar juga beragam, dari industri baja, kakau, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga otomotif.

Namun, pemerintah tidak mau mereka masuk begitu saja. Investor asing itu diharapkan ikut menopang pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Satu di antaranya terkait penggunaan komponen yang diproduksi di dalam negeri.

Pemerintah mengimbau mereka juga memperhatikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam siapa investasi yang mereka tanamkan di Indonesia. Saat ini, ada sektor industri yang sudah menerapkan TKDN hingga 90 persen.

Namun, TKDN banyak yang masih di bawah 50 persen. Bahkan, untuk industri farmasi, 90 persen bahan baku masih impor.

Lantas, apa strategi pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk menggenjot industri di dalam negeri? Selain bicara TKDN, dalam wawancara khusus dengan VIVA.co.id, beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, juga memaparkan fokus pengembangan industri di Tanah Air.

Untuk mengetahui lebih detail terkait sepak terjang menteri asal Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) kelahiran tahun 1963 itu, berikut petikan wawancaranya:

Kabinet Kerja sudah berjalan enam bulan lebih, apa rencana jangka pendek dan panjang dari Kementerian Perindustrian?

Yang paling utama, Presiden menegaskan para menteri tidak punya program. Yang punya program Presiden, itu awal rapat kabinet. Tapi, salah satu yang ditugaskan, bagaimana hilirisasi, redesign roadmap Kemenperin. Kedua, hilirisasi di bidang agro yang tadinya bahan mentah, harus ada nilai tambah, begitu pula tambang. Sebenarnya industri saat ini sudah berjalan, tapi saya ingin betul-betul industri yang orientasinya ekspor, bahan bakunya lokal. Seperti pulp misalnya, kan, 100 persen lokal, begitu pula tambang dan lain-lain, termasuk CPO (Crude Palm Oil).

Walaupun, kita juga betul-betul berjuang agar industri dalam negeri yang sudah bisa produksi produk, tetap tumbuh. Salah satunya mulai dari pemerintah dan BUMN, misalnya penggunaan produk dalam negeri untuk pemenuhan belanja modal. Contohnya migas, untuk pipa dan lain-lain yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pertamina misalnya, harus gunakan produk dalam negeri. Agar bisa tumbuh, secara lugas Presiden menegaskan betul, bagaimana kita bisa jaga industri dalam negeri. Salah satunya, Presiden akan memerintahkan dalam pemenuhan belanja modalnya, jangan sampai impor dan gunakan produksi lokal.

Contoh konkret?

Presiden kasih contoh, misalnya kita sudah bisa produksi pipa di Batam, cilegon, Bekasi, itu harus dipakai. Menperin harus mencari solusinya, bagaimana industri bisa tumbuh. Untuk itu, saya berharap seluruh menteri buat daftar belanja modal yang bisa memakai komponen dalam negeri. Karena, masih ada yang menggunakan pipa dari Korea, padahal bisa diproduksi di dalam negeri.

Agar produk dalam negeri lebih kompetitif, sejauh mana upaya Kemenperin?

Kita kan ada ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia). Itu untuk membentengi produk lokal kita dari barang-barang yang masuk. Waktu saya mendampingi Presiden, Pak Muliaman Hadad (ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) juga ngomong ke saya untuk pembiayaan industri.

Terkait penggunaan produk lokal itu, beberapa proyek, misalnya MRT masih menggunakan produk Jepang, sedangkan pembangkit dari China. Apa strategi Anda?

Artinya, kan nggak 100 persen. Kan bisa nego, komposisinya 70 persen dan 30 persen, jangan sampai tidak sama sekali. Secara bertahap kita minta tambah, kalau bisa bangun pabrik di Indonesia. Untuk baja bagi otomotif itu kan masih impor dari Thailand dan Jepang. Akhirnya kita ngobrol langsung dan Nippon Steel mau masuk untuk baja khusus bagi otomotif, dan itu bekerja sama dengan Krakatau Steel.

Kapan realisasinya?

Sudah mulai bangun, produksi 2017. Sekarang baru pabriknya. Dengan investasi di otomotif, mereka kan harus ada suku cadangnya untuk backup. Saya setiap ketemu mereka (pihak Jepang) selalu ngomong, Anda produksi mobil di Thailad itu kan 2,5 juta unit. Penduduk Thailand 62 juta jiwa. Belum tentu semuanya pakai mobil, anggaplah 60 persen, atau sekitar 40 juta lah. Kita di Indonesia, kelas menengahnya 80-90 juta orang, jauh lebih banyak dari penduduk Thailand. Anda mau belain yang mana, mau market share mana?

Makanya, kita dorong bikin pabrik yang berproduksi global, yang orientasi ekspor. Kan, selama ini hanya yang untuk kebutuhan domestik, masa kita enggak bisa. Akhirnya itu buat kerja sama dengan Nippon Steel untuk pabrik baja.

Produk China itu kan proteksinya kuat, bagaimana menyiasatinya?

Betul, jadi China itu masuk ke industri besar seperti tambang, smelter. Di mana-mana China, hampir semua China, yang nikel dan bauksit investasinya gede-gedean. Seperti di Morowali, investasi total US$5,6 miliar, tapi saat ini baru tahap satu dan dua, termasuk pembangkit listriknya kira-kira sudah habis US$2 miliar, termasuk pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Nanti mereka bangun lagi, tahap satu 300 ribu ton, tahap dua itu 600 ribu ton. Desember selesai, berarti jadi 900 ribu ton. Nanti mereka tambah lagi, bangun lagi tahap tiga untuk industri turunannya, dari pig iron jadi stainless steel, 300 ribu ton jadi 1,2 juta ton.

Kalau sudah 1,2 juta ton produksinya, itu jadi nomor 1 di dunia. Itu stainless steel. Dari sana mereka bangun industri turunannya lagi, besi yang lebih tipis. Setelah itu, industri barang juga, pokoknya totalnya US$5,6 miliar yang kira-kira tenaga langsungnya 80 ribu orang. Untuk saat ini, tahap satu sudah bisa ekspor hanya sampai pig iron kira-kira 5 ton, kalau tambah jadi 10 ton, berarti total 15 ton. Tadinya hanya menjual di Tanah Air, itu hanya US$30 per ton, itu satu yang sudah realisasi. Satu lagi di Kaltim  ada dua.

Saya dibilangin Pak Franky (kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, Franky Sibarani), dia bikin matriks, dari 10 investor China yang datang, hanya satu yang jadi. Sedangkan Jepang 10, sebanyak 6 yang jadi.

Apakah China juga masuk di industri otomotif?

Untuk otomotif, kerja sama dengan General Motor. Yang di China sana, sudah 5 juta unit per tahunnya. Mereka sudah menyelesaikan lahan di Karawang, sudah bebasin lahan milik Sinarmas 60 hektare. Sementara, lagi konstruksi, mereka mau pasuk ke pasar MPV (multi purpose vehicle). Mereka mau kejar Innova, Avanza, rencananya mau produksi 200 ribu unit tahun 2017. Nah, itu China yang sudah konkret.

Untuk ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) seperti apa?

Memang saya dorong. Saya selalu ngomong setiap kunjungan ke Jepang, China. Anda kan sudah produksi di sini, tentu TKDN-nya ditingkatin dong, jangan hanya pasarnya. Akhirnya mereka terapin, salah satunya untuk LCGC (Low Cost Green Car) itu TKDN-nya 90 persen. Desainnya juga anak-anak kita semua. Mungkin mereka juga tidak mau hilang akal, Jepang bawa UKM-nya ke sini. Tapi, jangan sampai hilang akal kita, harus tetap dengan pabrik lokal dong.

Selama ini, mereka kan di Thailand, di sana sudah komplet. Di sini dong, pasar terbesar itu di sini. Tapi, mereka bilang, waktu saya dengan Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) ke sana, mereka ngomong, di Thailand sudah, dan mau masuk ke Indonesia. Di sana kan tidak mungkin semuanya pakai mobil, di kita kan 250 juta orang.

Tapi, saingan Indonesia juga cukup banyak, Vietnam misalnya?

Tidak juga, mereka saat ini sudah mulai berpaling. Mereka sampaikan Indonesia jadi tujuan investasi di Asia.

Bagaimana sebenarnya formulasi TKDN ini?

Kita imbau terus, khusus otomotif, kalau bisa didorong hingga 100 persen. Sepeda motor itu sudah 95 persen, Toyota Kijang itu 70 persen. Tapi, memang, kita belum bisa untuk mesin sama bodi, karena platnya harus khusus. Krakatau Steel belum bisa produksi. Nah, itu yang akan dibuat Nippon dan Krakatau Steel. Dengan begitu, daya saing kita naik, pertumbuhan terdorong.

TKDN yang masih minim di sektor apa?

Misalnya farmasi, kita hampir 90 persen masih impor bahan baku saja.

Bagaimana untuk industri telekomunikasi?

Nah, khusus pesawat telepon, kita sedang rancang dengan Pak Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Pak Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan), sudah koordinasi secara bertahap, Januari 2017 itu 30 persen. Tentu, hitungan TKDN-nya tidak hanya hardware, tapi software-nya juga.

Apa respons pelaku?

Saya ketemu pihak Apple. Saya bilang, kebetulan juga habis resmiin pabrik Samsung. Gimana, bisa apa tidak ngikutin, atau tidak lebih besar, ya kita kan tidak tahu juga. Apple juga berhitung, apalagi kita paling gede pasarnya. Kalau orang luar melihat (handphone) itu fungsinya, kalau  di Indonesia itu tampilan, jadi gengsi. Karena itu laku. Pokoknya, saya sedapat mungkin terapin. Pabrik itu kan ribuan, akhirnya saya klasterin. Ini untuk otomotif, ini untuk agro, yang besar-besar itu datang dulu, sambil belajar. Ibaratnya bisa kuliah 2-3 semester tuh. Saya juga punya mimpi, misalnya seperti Microsoft di India. Apple itu harusnya bisa seperti itu, ada satu dua pengusaha kita sempat bicara seperti itu.

Untuk saat ini, industri apa yang jadi fokus pemerintah?

Baik di agro, mineral, dan tambang. Kalau agro misalnya, selama ini kan kakau, yang biasanya biji, sekarang jangan dong. Paling tidak powder lah. Nah, seperti yang dilakukan dengan Cargill, waktu saya resmikan pabrik terbesarnya di Asia. Akhirnya, bahan bakunya kurang, saking gede pabriknya. Terus CPO (crude palm oil), sekarang kan total 30 juta ton yang kita olah industri turunannya di dalam negeri. Itu 5 juta ton sisanya diekspor, nah nilai tambahnya kurang. Akhirnya kebijakannya biodiesel, yang diambil 5 juta ton. Yang boleh ekspor 20 juta ton, sekalian mengurangi devisa membeli solar kan, cukup besar impor kita.

Kalau itu diolah, artinya defisit transaksi berjalan berkurang, nilai tambah bertambah. Dengan pasokan ekspor kita kurangi, stok dunia berkurang, harga kan naik, yang untung petani. Pendapatannya naik, di samping itu pelaku usaha diuntungkan, itu dilakukan secara bersama-sama. Keppresnya sudah keluar, BLU (Badan Layanan Umum) sudah.

Selain itu, apa kebijakan lain untuk CPO?

Biar kita juga bisa kontrol harga. Selama ini, kan kita yang jadi produsen terbesar, tapi negara lain yang kontrol.

Kenapa tidak dengan larangan ekspor?

Terus siapa yang mau tampung di dalam negeri, nggak ada.

Kabinet Kerja juga fokus pada industri maritim, industri apa yang harus digenjot?

Memang, Presiden menginginkan tol laut. Ini niatnya kan konektivitas antarpulau dengan biaya murah. Salah satunya, ketersediaan kapal karena punya ribuan pulau. Bagaimana punya kapal banyak. Kita harus punya galangan kapal, sekarang sudah banyak, ratusan jumlahnya. Tapi, sekarang yang maju cuma di Batam. Yang lain mati suri. Karena apa? Perlakuannya beda. Kalau di Batam, ini kan karena free trade area (FTA) dan lain-lain, jadi dapat perlakuan khusus.

Akhirnya kami ambil keputusan di bawah koordinasi Menko Kemaritiman, kita berlakukan bea masuk komponen jadi nol. Sudah diumumkan, khusus untuk galangan kapal di luar Batam. Tujuannya agar bisa bergelut. Di Surabaya, Jakarta, dan tempat lain juga tumbuh, itu yang dilakukan.

Apakah ada investor yang diundang?

Kita waktu ke Jepang, Taiwan, juga ngundang. Mereka kan industrinya maju. Saya ke Taiwan. Itu galangan kapal tidak seperti galangan kapal, bersih sekali. Tapi, sekali bangun bisa 4 kapal yang panjangnya 360 meter sekaligus. Nah, kemarin mereka datang untuk jajaki investasi di sini untuk local content, itu urusan b to b (business to business) lah. Begitu pun dari Jepang, galangan kapalnya kan bagus juga. Nah, mereka mau partner sama siapa terserah.

Selama ini, bagaimana Anda melihat peran Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja?

Saya melihat, koordinasi dengan para menteri ini jadi sangat cair, nggak ada birokrasi. Mau rapat di mana pun jadi. Komunikasinya gampang.

Anda kini sudah jadi menteri, apa yang belum kesampaian secara pribadi?

Hidup saya kan sudah lebih dari cukup. Kecil dari Rote (Pulau Rote). Dari bukan siapa-siapa, dengan jualan kue, bisa jadi menteri, kan itu lompatan luar biasa, nggak ngejar. Nothing to lose saja, dan akhirnya apa, saya biasa saja. Kadang-kadang, temen-temen yang di DPR ngomong, kamu kan menteri, tapi tetap saya cuek. Tidak mau berubah saya.

Halaman Selanjutnya

Kabinet Kerja sudah berjalan enam bulan lebih, apa rencana jangka pendek dan panjang dari Kementerian Perindustrian? Yang paling utama, Presiden menegaskan para menteri tidak punya program. Yang punya program Presiden, itu awal rapat kabinet. Tapi, salah satu yang ditugaskan, bagaimana hilirisasi, redesign roadmap Kemenperin. Kedua, hilirisasi di bidang agro yang tadinya bahan mentah, harus ada nilai tambah, begitu pula tambang. Sebenarnya industri saat ini sudah berjalan, tapi saya ingin betul-betul industri yang orientasinya ekspor, bahan bakunya lokal. Seperti pulp misalnya, kan, 100 persen lokal, begitu pula tambang dan lain-lain, termasuk CPO (Crude Palm Oil). Walaupun, kita juga betul-betul berjuang agar industri dalam negeri yang sudah bisa produksi produk, tetap tumbuh. Salah satunya mulai dari pemerintah dan BUMN, misalnya penggunaan produk dalam negeri untuk pemenuhan belanja modal. Contohnya migas, untuk pipa dan lain-lain yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pertamina misalnya, harus gunakan produk dalam negeri. Agar bisa tumbuh, secara lugas Presiden menegaskan betul, bagaimana kita bisa jaga industri dalam negeri. Salah satunya, Presiden akan memerintahkan dalam pemenuhan belanja modalnya, jangan sampai impor dan gunakan produksi lokal. Contoh konkret?Presiden kasih contoh, misalnya kita sudah bisa produksi pipa di Batam, cilegon, Bekasi, itu harus dipakai. Menperin harus mencari solusinya, bagaimana industri bisa tumbuh. Untuk itu, saya berharap seluruh menteri buat daftar belanja modal yang bisa memakai komponen dalam negeri. Karena, masih ada yang menggunakan pipa dari Korea, padahal bisa diproduksi di dalam negeri. Agar produk dalam negeri lebih kompetitif, sejauh mana upaya Kemenperin? Kita kan ada ketentuan SNI (Standar Nasional Indonesia). Itu untuk membentengi produk lokal kita dari barang-barang yang masuk. Waktu saya mendampingi Presiden, Pak Muliaman Hadad (ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) juga ngomong ke saya untuk pembiayaan industri. Terkait penggunaan produk lokal itu, beberapa proyek, misalnya MRT masih menggunakan produk Jepang, sedangkan pembangkit dari China. Apa strategi Anda?Artinya, kan nggak 100 persen. Kan bisa nego, komposisinya 70 persen dan 30 persen, jangan sampai tidak sama sekali. Secara bertahap kita minta tambah, kalau bisa bangun pabrik di Indonesia. Untuk baja bagi otomotif itu kan masih impor dari Thailand dan Jepang. Akhirnya kita ngobrol langsung dan Nippon Steel mau masuk untuk baja khusus bagi otomotif, dan itu bekerja sama dengan Krakatau Steel. Kapan realisasinya? Sudah mulai bangun, produksi 2017. Sekarang baru pabriknya. Dengan investasi di otomotif, mereka kan harus ada suku cadangnya untuk backup. Saya setiap ketemu mereka (pihak Jepang) selalu ngomong, Anda produksi mobil di Thailad itu kan 2,5 juta unit. Penduduk Thailand 62 juta jiwa. Belum tentu semuanya pakai mobil, anggaplah 60 persen, atau sekitar 40 juta lah. Kita di Indonesia, kelas menengahnya 80-90 juta orang, jauh lebih banyak dari penduduk Thailand. Anda mau belain yang mana, mau market share mana?