Hanif: Kami Serius Tangani Outsourcing
Rabu, 24 Juni 2015 - 13:03 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengungkapkan, pihaknya bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan serius menangani permasalahan outsourcing
di BUMN.
"Bu Rini menyampaikan ke kami untuk bisa mengawal proses penyelesaian yang terjadi di sejumlah BUMN," kata Hanif di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, 24 Juni 2015.
Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN akan segera membentuk tim pembina ketenagakerjaan guna mencari solusi terbaik untuk permasalahan outsourcing.
"Kami akan bentuk tim pembinaan. Sehingga, secara periodik bisa langsung disampaikan progres reportnya ke menteri," ujarnya.
Hanif menjelaskan, skema tim pembina tersebut nanti akan mencakup secara keseluruhan. Bukan hanya mengurusi soal outsource, melainkan perbaikan hubungan kerja dan syarat kerja yang ada di perkebunan.
"Timi ini bukan hanya menyelesaikan outsourcing, tapi pembinaan tenaga kerja. Misalnya, norma-norma dalam bekerja dan syarat-syarat kerja. Jadi lebih luas," kata Hanif.
Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah tidak akan mengeluarkan larangan terkait permasalahan memperkerjakan karyawan outsourcing.
"Tidak ada larangan. Sesuai aturan undang-undang, dimungkinkan outsourcing itu," kata dia.
![Para konsumen penuhi suatu acara pesta diskon sepatu di Jakarta.]()
![img_title]()
Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN akan segera membentuk tim pembina ketenagakerjaan guna mencari solusi terbaik untuk permasalahan outsourcing.
"Kami akan bentuk tim pembinaan. Sehingga, secara periodik bisa langsung disampaikan progres reportnya ke menteri," ujarnya.
Hanif menjelaskan, skema tim pembina tersebut nanti akan mencakup secara keseluruhan. Bukan hanya mengurusi soal outsource, melainkan perbaikan hubungan kerja dan syarat kerja yang ada di perkebunan.
"Timi ini bukan hanya menyelesaikan outsourcing, tapi pembinaan tenaga kerja. Misalnya, norma-norma dalam bekerja dan syarat-syarat kerja. Jadi lebih luas," kata Hanif.
Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah tidak akan mengeluarkan larangan terkait permasalahan memperkerjakan karyawan outsourcing.
"Tidak ada larangan. Sesuai aturan undang-undang, dimungkinkan outsourcing itu," kata dia.
Baca Juga :
Tingkat Keyakinan Konsumen RI Menurun Tajam, Ungkap Survei
Prospek ketenagakerjaan merupakan pendorong utama penurunan itu.
VIVA.co.id
12 Agustus 2016
Baca Juga :
