DPR: BPOM Jangan Lelet Cek Laporan Takjil Boraks

Rabu, 24 Juni 2015 - 11:43 WIB
Oleh :
Selebritis Masuk Parlemen
Selebritis Masuk Parlemen
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memohon Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak lelet alias lamban mengecek laporan temuan takjil (makanan untuk berbuka puasa) yang ditengarai mengandung bahan pengawet boraks Kota Padang, Sumatera Barat. BPOM harus secepatnya merazia dan menguji sampel makanan untuk memastikan mengandung zat berbahaya atau tidak.


Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf, mengingatkan jangan sampai BPOM bertindak saat bulan puasa segera berakhir. Soalnya, waktu paling rawan adalah sekarang, ada potensi besar beredar makanan mengandung zat berbahaya dengan memanfaatkan momentum Ramadhan.


"Pertama, BPOM harus bergerak cepat memastikan akurasi informasi tersebut jangan simpang siur seperti isu beras plastik. Kedua, jika sudah dipastikan, barulah lakukan operasi karena mumpung masih awal Ramadhan, belum banyak yang mengonsumsinya, jangan sampai sudah mau akhir bulan puasa baru terungkap," katanya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2015.
Baca Juga :
Sepuluh Makanan Paling Berbahaya yang Bisa Bunuh Anda


Baca Juga :
Kepulauan Seribu Jadi Opsi Tempat Karantina Barang Berbahaya
Dede Yusuf berpendapat, dalam kondisi perekonomian yang lesu seperti sekarang, daya beli masyarakat menurun. Hal itu sering dimanfaatkan oknum pedagang yang menghindari kerugian. Mereka menggunakan bahan pengawet berbahaya agar dagangannya tahan lama dan tetap mendapat keuntungan.

Baca Juga :
Lima Bahan Makanan Beracun yang Kerap Ada di Dapur

Juru bicara Partai Demokrat itu menjelaskan, selain menggunakan boraks, masih ada pedagang menggunakan zat pewarna berbahaya. Biasanya bahan pewarna berbahaya itu digunakan untuk berbagai bahan kudapan puasa seperti kolangkaling, rumput laut, dan agar-agar.


Fenomena masih banyak beredar makanan tidak sehat, menurut Dede, mencerminkan kurangnya sosialisasi dan pendampingan pemerintah terhadap masyarakat.


"Bagaimana pun, tidak hanya masyarakat yang harus diselamatkan dari makanan berbahaya, tapi para pedagang kecil harus diadvokasi dengan sosialisasi dan penyuluhan terus-menerus. BPOM jangan cuma jadi pemadam kebakaran yang bertindak setelah kejadian," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu. (one)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fenomena masih banyak beredar makanan tidak sehat, menurut Dede, mencerminkan kurangnya sosialisasi dan pendampingan pemerintah terhadap masyarakat.
Halaman Selanjutnya