Dewan Koperasi: Badan Stabilisasi Harga Harus Dibentuk
Selasa, 23 Juni 2015 - 13:46 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Mohamad Sukri, mengatakan ulah kartel, tengkulak, spekulan dan pedagang besar yang memainkan harga pangan kerap menimbulkan masalah.
Selain itu, juga merugikan rakyat, karena selalu memainkan harga saat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Keagamaan.
“Hingga menjadi laten harga kerap merangkak naik dan tidak terkendali. Harga jauh dari kelayakan harga yang sesungguhnya dan sewajarnya," kata Sukri, saat membuka dialognya di hadapan para peserta Muswil Dekopinwil Kalimantan Barat, di Kota Pontianak, Selasa 23 Juni 2015.
Sukri menyayangkan hal laten seperti ini dari dulu hingga kini masih saja terjadi.
“Seolah-olah pemerintah tidak berdaya. Padahal, hal tersebut dapat diatasi andai saja pemerintah mendirikan lembaga badan pengendali, stabilisasi harga,” katanya.
Sukri menuturkan, badan tersebut di beberapa negara sudah lama berdiri dan berdampak memberikan kestabilan harga yang tidak merugikan rakyat selaku konsumen, juga tidak merugikan produsen.
“Apabila ada spekulan yang memainkan harga, maka badan/lembaga ini yang bertindak. Demikian pula jika ada penimbunan barang atau monopoli,” jelasnya.
Sukri melanjutkan, badan stabilisasi atau pengendali harga dapat memanfaatkan jaringan koperasi konsumen.
“Kecenderungan koperasi berbeda dengan pelaku usaha perorangan yang cenderung berperilaku mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara termasuk menimbun, mengijon, dan memainkan harga,” katanya.
Sukri yang juga politisi Partai Demokrat ini menegaskan, pembentukan badan ini selaras dengan UUD 1945.
“Khususnya Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Jadi, pemerintah dan negara harus hadir guna menyusun tata kelola harga,” kata dia.
“Bukannya membiarkan pasar bebas sebebas-bebasnya para kartel dan spekulan menentukan dan membentuk harga yang merugikan dan membebani rakyat konsumen," lanjutnya.
Dia mengungkapkan, hal itu juga sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang menyatakan negara berdaulat penuh memberikan perlindungan kapada rakyatnya.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi seharusnya segera merumuskan, memutuskan dan mendirikan lembaga atau badan pengendali harga agar eksploitasi rakyat karena memperoleh harga bahan pokok mahal itu dihentikan di era kepemimpinannya.
Untuk diketahui, pada Muswil Dekopinwil Propinsi Kalimantan Barat untuk masa bakti 2015-2020 dalam proses penjaringan terpilih sebagai Ketua adalah Jamaludin dengan perolehan suara 13 dukungan, unggul tipis dari Surahman yang didukung 12 suara.
![Ilustrasi kulit beras]()
![img_title]()
Baca Juga :
Inflasi Maret 0,19 Persen, Ini Respons BI
Sukri menyayangkan hal laten seperti ini dari dulu hingga kini masih saja terjadi.
“Seolah-olah pemerintah tidak berdaya. Padahal, hal tersebut dapat diatasi andai saja pemerintah mendirikan lembaga badan pengendali, stabilisasi harga,” katanya.
Sukri menuturkan, badan tersebut di beberapa negara sudah lama berdiri dan berdampak memberikan kestabilan harga yang tidak merugikan rakyat selaku konsumen, juga tidak merugikan produsen.
“Apabila ada spekulan yang memainkan harga, maka badan/lembaga ini yang bertindak. Demikian pula jika ada penimbunan barang atau monopoli,” jelasnya.
Sukri melanjutkan, badan stabilisasi atau pengendali harga dapat memanfaatkan jaringan koperasi konsumen.
“Kecenderungan koperasi berbeda dengan pelaku usaha perorangan yang cenderung berperilaku mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara termasuk menimbun, mengijon, dan memainkan harga,” katanya.
Sukri yang juga politisi Partai Demokrat ini menegaskan, pembentukan badan ini selaras dengan UUD 1945.
“Khususnya Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Jadi, pemerintah dan negara harus hadir guna menyusun tata kelola harga,” kata dia.
“Bukannya membiarkan pasar bebas sebebas-bebasnya para kartel dan spekulan menentukan dan membentuk harga yang merugikan dan membebani rakyat konsumen," lanjutnya.
Dia mengungkapkan, hal itu juga sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang menyatakan negara berdaulat penuh memberikan perlindungan kapada rakyatnya.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi seharusnya segera merumuskan, memutuskan dan mendirikan lembaga atau badan pengendali harga agar eksploitasi rakyat karena memperoleh harga bahan pokok mahal itu dihentikan di era kepemimpinannya.
Untuk diketahui, pada Muswil Dekopinwil Propinsi Kalimantan Barat untuk masa bakti 2015-2020 dalam proses penjaringan terpilih sebagai Ketua adalah Jamaludin dengan perolehan suara 13 dukungan, unggul tipis dari Surahman yang didukung 12 suara.
Baca Juga :
Harga Pangan Menurun, Konsumen Kembali Bergairah
IKK Juli yang tinggi menunjukkan kondisi ekonomi masih relatif baik
VIVA.co.id
3 Agustus 2016
Baca Juga :
