Komisi I Nilai Penyerapan Anggaran Kominfo Sedikit

VIVA.co.id - Komisi I DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ketua Dewan Pers, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, dan Kantor Berita Antara.

Rapat tersebut membahas beberapa agenda di antaranya, program kerja, anggaran triwulan pertama tahun 2015, dan rencana pagu indikatif anggaran tahun 2016 Kominfo yang didalamnya termasuk anggaran untuk KPI, Dewan Pers, dan Kantor Berita Antara.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, penyerapan anggaran dari Kominfo dinilai masih sedikit. “Anggaran APBN kita Rp2000 triliun, tapi penyerapan anggaran dari Kominfo kok sedikit sekali hanya 11 persen. Ini uang ada, tapi kok tidak bisa dibelanjakan. Kalau itu yang terjadi, maka masyarakat sudah dalam tingkat percaya bahwa pemerintah tidak signifikan kinerjanya,” ujar Syarif, di Gedung DPR, Rabu 10 Juni 2015.

Ia melanjutkan bahwa berjalannya suatu program pemerintah salah satunya tergantung pada kemampuan memberdayakan anggaran yang tersedia. “Harus disadari bahwa spending pemerintah merupakan salah satu variator dari pertumbuhan ekonomi. Jadi saya tidak perlu melihat program Kominfo apakah sudah berjalan atau tidak, yang pasti programnya tidak lebih dari 11 persen juga, apalagi kalau sudah dipotong dengan fixed cost,” kata Syarif.

Sementara anggota lainnya, Arief Suditomo, meminta agar Menkominfo melakukan penertiban frekuensi untuk radio-radio komunitas di berbagai macam daerah. Menurutnya, banyak radio-radio komunitas yang menjadi radio komersil.

“Hal ini sudah membuat industri radio menjadi keruh, karena persaingan yang terjadi terutama untuk radio swasta (siaran niaga) itu sudah tidak ada bedanya. Sehingga sekarang yang terjadi di industri radio karena kurangnya penertiban adalah mereka memotong budget operation mereka sehingga dari segi kualitas menjadi semakin buruk,” kata Arief.

Mengenai dampak penggunaan radio komunitas yang belum ditertibkan, Arif mengungkapkan bahwa dampak lanjutannya adalah dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

“Ini dapat memicu berbagai komunitas dengan paham-pahamnya yang menggunakan frekuensi radio untuk hal-hal yang sifatnya menjurus pada konflik horizontal. Saya dengar di Provinsi Jawa Timur, sudah ada beberapa insiden fisik yang melibatkan penggunaan frekuensi radio,” kata Arief. Untuk itu, ia berharap Kominfo dapat segara menindaklanjuti permasalahan ini.

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

VIVA.co.id

4 November 2016