Menteri Hanif: Program Jaminan Pensiun Keputusan Politik

Senin, 18 Mei 2015 - 15:35 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri.

Sumber :

VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

Baca Juga :

Ternyata, 40 BUMN Belum Ikut Jaminan Pensiun BPJS

- Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan berapa iuran yang akan dibebankan kepada peserta program jaminan pensiun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang (UU) akan mulai menerapkan program ini pada Juli mendatang.

Baca Juga :

Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Sabtu dan Minggu

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Senin 18 Mei 2015, mengungkapkan iuran yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar delapan persen dari gaji pekerja masih belum disepakati oleh berbagai pihak, khususnya dunia usaha.

"Saya berharap, bulan ini (iurannya disepakati). Tapi kan, keputusan di politik," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lima dari delapan persen iuran yang ditetapkan pemerintah itu dibebankan kepada pengusaha, sisanya ditanggung pekerja. Sementara itu, karena kondisi ekonomi Indonesa yang sedang mengalami perlambatan, dan belum adanya aturan main yang jelas dalam implementasi program ini, pengusaha mengajukan usulan iuran yang dipatok hanya sebesar 1,5 persen.

Dengan rincian, satu persen dibebanan pada pengusaha dan sisanya oleh pekerja. "Belum (diputuskan), itu isinya masih opsi," tambahnya.

Dia berharap, masalah ini segera mendapatkan titik temu, sehingga implementasinya bisa berjalan lancar. Koordinasi dengan dunia usaha dan pihak-pihak terkait secara intensif akan terus dilakukan.

"Saya sederhana saja, jaminan pensiun kan mandat UU (undang-undang) maka program harus jalan. Kedua, berjalannya program jaminan dana pensiun, tetapi jangan ngasal. Maksudnya, tidak boleh keluar dari hakikat dan substansi UU itu," tambahnya. (asp)

Baca Juga :