Saya Sering Disalahpahami Sebagai Syiah

VIVA.co.id - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akhirnya bisa menarik nafas lega. Satu urusan berat terkait ibadah haji berhasil diselesaikannya. Bersama DPR, pemerintah sepakat menekan biaya haji tahun ini.

Ongkos haji turun dari 3.219 dolar Amerika Serikat pada 2014 menjadi 2.719 dolar Amerika Serikat pada 2015. Lukman mengatakan, ONH turun setelah pemerintah melakukan penghematan di sejumlah lini, terutama biaya penerbangan dari Tanah Air ke Arab Saudi.

Selain masalah haji, Kemenag juga sedang menata pelaksanaan ibadah umrah. Pemerintah mulai menertibkan biro perjalanan umrah yang nakal. Tak hanya itu, sejumlah syarat bagi biro perjalanan yang mengajukan izin juga diperketat.

Tak cuma urusan haji dan umrah saja yang kini menyita perhatiannya. Maraknya aksi penolakan terhadap Syiah juga menjadi perhatian menteri dari Partai Persatuan Pembangunan ini. Menag berjanji, ia akan memperhatikan dengan seksama ‘gesekan’ yang kini terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dia, gesekan itu sebenarnya tak perlu terjadi. Pasalnya, selama ini Islam di Indonesia terkenal moderat. Semua permasalah ini disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin VIVA.co.id dalam wawancara khusus di ruang kerja Menag, kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin, 27 April 2015 lalu. Berikut petikannya:

Soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang turun. Apakah penurunan tidak akan berdampak pada pelayanan?

Pertama saya bersyukur, biaya haji tahun ini bisa lebih murah dibanding tahun lalu, penurunannya US$502. Jika tahun lalu  US$3.219, maka tahun ini bisa US$2.717. Ini karena kerja keras, tidak hanya pemerintah tapi juga teman-teman di DPR, khususnya  panja BPIH 2015 yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu terus menggumuli agar biaya haji bisa betul-betul efisien. Bukan harga murah yang dikejar tapi rasional, reasonable, yang memang betul-betul efisien sesuai kualitas pelayanan yang akan diberikan.

Karenanya sejak awal, prinsip dasar kami di pemerintah, berapapun biayanya yang akan diterapkan, syukur-syukur bisa dimurahkan, itu harus tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan jamaah haji kita dibanding tahun lalu. Karena kewajiban pemerintah justru harus sebaliknya, meningkatkan kualitas pelayanan.

Alhamdulillah dengan biaya turun beberapa pos pelayanan mengalami peningkatan kualitas. Misalnya, makan selama di Mekah. Selama ini tidak pernah jamaah kita mendapatkan katering selama di Mekah, sekarang akan diberlakukan setidaknya 15 kali mereka dapat makan. Juga efesiensi rute penerbangan. Mulai tahun ini diberlakukan seluruh jamaah haji Indonesia dari 12 embarkasi  terbang langsung menuju Madinah, tidak lagi ke Jeddah dulu. Jadi mereka nggak capai, nggak menyita stamina. Ini contoh peningkatan kualitas

Selain biaya, apa persiapan lain terkait penyelenggaraan haji tahun ini?

Persiapan terus dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Kita bentuk tim. Ada dua tim. Tim pertama pemantau, yang melihat rumah-rumah yang ada sesuai kriteria. Tim kedua, tim negosisasi yang melakukan tawar menawar dengan pemilik rumah untuk mendapatkan kesepakatan harga sesuai ketentuan. Sekarang sudah berproses. Setengah jumlah kebutuhan bahkan lebih, di Madinah sudah mulai. Terkait katering juga sudah mulai dilakukan proses tender. Juga transportasi.

Guna menghindari seperti masalah tahun lalu, bagaimana sistem sewa sekarang di Madinah?

Tahun lalu kita menyewa dengan sistem majmuah. Semacam konsorsium gabungan pemilik hotel, sehingga kita hanya berhubungan dengan majmuah itu. Kita tahun lalu tidak mengetahui jemaah haji kita akan ditempatkan di hotel apa, di mana, yang penting kesepakatannya di wilayah  markaziah, wilayah dalam radius 1 km dari Masjid Nabawi.

Lalu?

Ternyata beberapa majmuah tidak menepati janji. Mereka menempatkan jemaah di luar wilayah markaziah. Berdasarkan pengalaman itu, makanya, mulai tahun ini kita ubah sistem sewa kita dengna bloking time, sewa sesuai dengan tanggal kedatangan jemaah pada tanggal tertentu. Kita yang menentukan. Lebih ada kepastian, sehingga pola penyewaan seperti di Mekah, jadi kita langsung menghubungi satu-persatu pemilik hotel. Istilahnya mustajir, mereka yang dapat kuasa dari pemilik hotel. Tidak lewat majmuah lagi.

Bagaimana persiapan untuk di Mekah?
Konsekuensi dari perluasan Masjidil Haram, hotel-hotel yang berdekatan dibongkar semua sehingga semakin menjauh hotel-hotel ini. Untuk itu, kita akan menginteksifkan bus shalawat. Bus ini akan beroperasi 24 jam untuk membantu jamaah di luar radius 2 km dari Masjidil Haram. Berdasarkan pengalaman, sekarang jemaah akan dikonsentrasikan. Jadi hanya 6 wilayah saja yang akan kita sewa di Mekah. Jadi ada di hotel-hotel wilayah Jarwal, Misfalah, Masbahdin, Aziziah. Ada 6 wilayah yang disewa, sehingga pengoperasian bus shawalat bisa efektif. Karena rutenya semakin efisien tidak terlalu banyak.

Bagaimana dengan penanganan umrah agar kasus-kasus tak terulang?

Kita bersyukur. Meski dilakukan swasta, umrah relatif tidak ada masalah yang prinsipil. Sejauh yang ditemui pemerintah masalah itu lebih karena adanya biro umrah yang menyalahgunakan, lalu menipu jamaahnya, menelantarkan, sejak awal sudah punya niat menipu.

Lalu apa yang dilakukan pemerintah?

Pemerintah sekarang lebih ketat memberi regulasi kepada biro perjalanan umrah dan haji. Misalnya, sangat dilarang keras jemaah memisahkan diri dari rombongan umrah selain karena alasan sakit yang harus diopname di Saudi. Maka tidak boleh lagi ada seperti kasus di Turki, di Istanbul itu, jemaah di jalan memisahkan diri. Berangkat bareng pulang harus bareng.  Jadi sama-sama, Juga harus ada kepastian hotel dan maskapai.

Maskapai yang digunakan biro umrah adalah maskapai yang punya kantor perwakilan di Indonesia atau punya rute di Indonesia. Jadi tidak boleh lagi carter maskapai yang tidak jelas juntrungannya, misalnya, United, yang kita tak pernah tahu yang kita pernah dengar. Jadi yang digunakan adalah penerbangan yang punya kantor penerbangan di Indonesia atau yang memiliki rute di Indonesia. Juga harus ada deposit tertentu.

Selain itu?

Kita juga merilis daftar biro perjalanan resmi yang dipublish ke masyarakat. Dengan harapan masyarakat tak berurusan dengan biro perjalanan abal-abal, yang di luar daftar resmi yang dapat izin pemerintah, supaya masyarakat tidak jadi obyek penipuan.

Kausul ini jadi syarat izin dari Kementerian?

Iya. Ini sudah terlalu banyak, sampai tahun ini pemerintah masih moratorium pemberian izin. Sudah beberapa tahun lalu kita hentikan. Dan inilah yang betul-betul harus taat azas dalam jalankan bironya.

Bagaimana dengan biro perjalanan umrah ilegal. Bagaimana menertibkannya?

Kita nggak tahu jumlahnya, namanya juga ilegal. Kita tak bisa kontrol. Mereka kadang cuma papan nama saja. Misal ada umrah Rp12 juta. Kita tak habis pikir nginapnya di mana, pakai pesawat apa, kok bisa semurah itu. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengontrol yang resmi, yang dapat izin. Caranya publikasikan yang resmi dan imbau masyarakat untuk hanya berhubungan dengan yang resmi ini. Artinya, pemerintah sebetulnya ingin katakan, jangan berhubungan dengan yang tidak resmi. Karena kita tak bertanggung jawab, betul nggak mereka ini.

Temuan-temuan baru ketahuan setelah ada kasus, ada penelantaran di Madinah, Dubai, Kolombo, Thailand. Setelah ada temuan kita laporkan ke kepolisian, ada belasan.

Apa sanksi bagi biro perjalanan resmi yang melanggar?

Macam-macam, mulai dari peringatan, teguran, sampai pencabutan izin. Kalau ada indikasi kuat pidana ya kita laporkan ke kepolisian untuk proses hukum.

Apakah ada rencana menempatkan petugas untuk umrah seperti haji?

Jadi kewenangan mengeluarkan visa umrah itu ada di Saudi. Hanya negara itu satu-satunya yang punya kewenangan memberikan izin masuk. Kita sebenarnya sudah meminta ke Saudi agar berhubungan dengan yang resmi saja, yang abal-abal tolong jangan diladeni. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga kita tidak bisa mengontrol di luar yang resmi, karena mereka dapat visa juga. Kita nggak tahu, tahunya begitu ada masalah.

Solusinya?

Harus dibangun kerja sama yang baik dalam hal pengeluaran visa oleh Saudi, sehingga lebih terdeteksi siapa warga RI yang ada di Saudi dalam rangka umrah atau haji. Haji  kita berharap juga begitu. Haji bacpacker kan ada, masuk ke Saudi dengan berbagai cara. Ke Saudi bisa dari mana-mana. Jadi masuk saudi dengan berbagai cara. Harapan kami, pemerintah Saudi bisa lebih ketat kepada WNA yang ingin masuk, harus sepengetahuan pemerintah asalnya. Dalam konteks RI setiap warga yang ke sana harus sepengetahuan pemerintah Indonesia.

Soal istito'ah. Bagaimana mengatasi pemahaman manasik haji jamaah?

Aturannya, setiap calon jemaah haji setidaknya mengikuti 10 kali manasik yang dilakukan 3 kali di kabupaten, kota dan 7 kali di KUA masing-masing. Hanya memang kita tidak bisa memaksa mereka untuk hadir. Hadir alhamdulillah, tapi kehadiran saja tidak menjamin mengerti. Jadi memang ini bagian yang kita terus upayakan, manasik bisa lebih efektif.

Beberapa cara misalnya kita pakai pengembangan teknologi. Seluruh buku manasik haji yang dikalungkan, dan bukui sejarah,  kita masukkan ke program android. Bahkan khusus doa-doa Sai dan Tawaf kita masukkan mp3, jadi bisa langsung didengar. Jamaah tinggal mendengar. Tapi ini kan untuk yang muda, bagaimana dengan yang tua. Kita bersyukur dengan adanya KBIH untuk menutupi kekurangan-kekurangan manasik ini.

Selain itu BPIH sudah ditetapkan lebih cepat, sehingga kepastian jemaah berangkat lebih awal diketahui, sehingga persiapan manasik bisa lebih cepat.

Saat ini sentimen anti Syiah menguat. Tanggapan Anda?

Bagaimana pun juga ini menyangkut keragaman paham keagamaan Islam. Di dalam Islam tidak dipungkiri ada beragam paham keagamaan, dalam hal teologi, dalam hal fiqih, tasawuf. Ada Sunni ada Syiah. Itu bagian realitas umat Islam sejak awal. Syiah ada sejak zaman sahabat. Ini bukan barang baru, sejak zaman Abubakar dan seterusnya sudah ada.

Sebenarnya bagaimana sejarah dua paham ini di Indonesia?

Di Indonesia, dulu-dulu kita tidak pernah mendengar perseteruan ini. Ini baru belakangan saja. Hemat saya, umat Islam Indonesia jangan terkecoh kemudian masuk ke friksi yang semakin menajam antarumat Islam itu sendiri. Jadi bagaimana pun juga umat Islam Indonesia, paham ahlisunnah yang jadi paham mayoritas Islam Indonesia adalah penuh toleran, moderat, yang berimbang dalam melihat persoalan, tidak ekstrim.

Tapi penuh toleransi, yang damai, penuh kasih sayang, yang rahmatan lil alamin. Itu yang ratusan tahun yang lalu diperkenalkan, disebarluaskan Walisongo dan pendahulu kita. Islam yang seperti itu. Bukan yang hitam putih dalam melihat persoalan, yang mudah menyalah-nyalahkan, yang mudah mengkafir-kafirkan. Bukan seperti itu karakter umat Islam Indonesia yang pahamnya ahlisunah waljamaah.

Lalu bagaimana pandangan Anda dengan Syiah?

Dalam melihat perbedaan terhadap Syiah tidak harus selalu seakan-akan ini ancaman atau musuh luar biasa. Tapi dari pihak Syiah juga harus diberi pengertian bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia itu Sunni yang sangat hormat terhadap sahabat. Sementara ada sebagian aliran atau paham dalam Syiah yang sangat tidak setuju dengan sahabat. Bahkan lebih jauh dianggap tidak ada, atau disalah-salahkan. Yang ini kemudian di lapangan yang menimbulkan konflik. Karena menurut ahlisunnah, sahabat itu sangat dihormati selain Rasulullah

Karenanya, teman-teman Syiah juga harus sadar diri bahwa mayoritas umat Islam Indonesia yang ahlisunnah sangat menghormati sahabat. Jadi jangan menghina,  melecehkan sahabat  karena itu bisa melukai hati sesama saudara muslim. Jadi kesadaran untuk saling bertenggang rasa semakin diperlukan.

Caranya?

Itu tadi, harus dibangun kesadaran bertenggang rasa, bertoleransi. Caranya, lebih mengedepankan substansi dari Islam. Islam itu maknanya salam, keselamatan, kedamaian, memanusiakan manusia. Islam hadir sebagai nilai untuk membuat semua alam semesta sejahtera, untuk saling menebarkan kemaslahatan. Sehingga segala upaya yang justru sebaliknya, membuat manusia rendah harkatnya, martabatnya, apalagi saling menumpahkan darah sesama, itu pasti bukan ajaran Islam. Itu yang harus dihindari dari Islam.

Jadi kesadaran seperti ini, lebih mengedapankan esensi ajaran Islam. Bukan justru berbeda kemudian perbedaan itu dijadikan pijakan, atau dasar untuk saling menafikan di antara kita. Perbedaan itu harus dijadikan cara, bahwa itulah Allah memberikan berkah karena justru keragaman ini antar kita yang terbatas bisa saling melengkapi, mengisi.

Apa program Anda untuk meredam konflik?

Ada beberapa. Misalnya, kurikulum. Kita ingin kurikulum madrasah lebih mengedepankan semangat esensi ajaran agama. Selain itu, sosialisasi ke tokoh agama, ormas Islam, khususnya pondok pesantren. Kita juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk melihat UU kita, aturan kita mana yang bertolak belakang dengan esensi ajaran Islam. Kita lihat ada nggak aturan yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ini harus dibangun kesadaran. Peraturan yang ada sejalan dengan Islam

Jadi tidak ada alasan menyebut ini negara berhala, negara dholim atau negara yang menyimpang dari Islam. Kesadaran seperti ini yang harus dibangun di kalangan pesantren, tokoh agama. Kita harus bersyukur seperti ini karena ulama terdahulu yang telah berhasil menanamkan nilai yang lebih toleran di tengah keberagaman.

Bagaimana posisi pemerintah terkait keberadaan Syiah?

Kemenag sebagai bagian dari pemerintah tidak dalam posisi menentukan, apakah paham ini baik atau buruk, benar atau salah. Kita bukan dalam posisi untuk menilai. Apalagi ini kafir atau bukan. Biarkan itu jadi kewenangan ulama yang ada di NU, Muhammadiyah, MUI untuk menyikapi keragaman perbedaan paham ini. Saya pribadi menghendaki, selama perbedaan bukan prinsipil tidak ada alasan untuk saling menegasikan atau menafikan satu sama lain. Perbedaan itu given saja, sunatullah.

Artinya, Syiah merupakan bagian dari Islam?

Saya mengacu pada hasil deklarasi yang dikeluarkan Konferensi Islam International di Yordania, 4-6 Juli 2005 yang kemudian ditegaskan lagi pada sidang ke-17 OKI di Yordania pada Juni 2006. Di situ menyatakan bahwa Syiah itu macam-macam, seperti di ahlisunnah. Sebagian dari aliran Syiah dianggap masih bagian dari Islam seperti, Ja'fari, Zaidiyah, Ibadiyah, Zahiriyah. Bahkan sampai tahun lalu umat Syiah seperti Iran dan negara lain masih berhaji di Mekkah dan Madinah. Saudi anggap mereka bagian saudara muslim. Jadi itu bisa jadi pegangan kita bahwa perbedaan itu tidak perlu jadi cara kita saling menegasikan.

Kalau menurut Anda?

Pandangan saya seperti ini, tolong diluruskan, selama ini saya sering disalahpahami bahwa saya Syiah, karena terlalu membela Syiah. Sebenarnya saya tidak bela Syiah. Saya hanya menjelaskan yang sesungguhnya. Harapan saya ke depan bagaimana umat Islam meski berbeda tidak saling menafikan. Karena terus terang saya khawatir kalau tidak bangun kesadaran seperti itu, peristiwa di Irak di Suriah bisa juga terjadi di sini. Sesama muslim sama-sama meneriakkan takbir tapi saling menumpahkan darah. Itu tidak terbayangkan terjadi di kita.

Apakah ada kepentingan politik di balik gerakan anti Syiah?

Kita tidak terhindarkan, pengaruh politik kuat sekali. Karena kita tidak pernah ada masalah isu Sunni Syiah, 20 tahun atau 50 tahun lalu. Sekarang kenapa mengeras. Pengaruh politik memang besar sekali. Umat Islam harus punya kesadaran tinggi, untuk menjaga dan merawat keindonesiaan yang beragam. Jadi berislam juga tidak bisa dipisahkan dengan berindonesia. Karena hanya dengan tanah air yang penuh kedamaian, umat Islam bisa jalankan syariat dengan baik.

Kita tidak perlu terpengaruh konflik di Timur Tengah dan belahan dunia lain.

Bagaimana dengan ISIS?

ISIS itu bukan keagamaan. Orang bertindak ekstrem karena merasa diperlakukan tidak adil. Itu karena merasa diperlakukan tidak adil. Tentu yang terkait alasan ketidakadilan terkait porsi dunia. PBB bagaimana mengatur agar proporsional. Tapi yang terkait keagamaan merupakan porsi Kemenag, bagaimana menyikapi secara bijak. Kita bekerja sama dengan tokoh Islam, ormas dan ponpes untuk menyuarakan Islam Indonesia yang Islam yang ramah, moderat, yang rahmatan lilalamin. Itu yang dilakukan Kemenag melalui program-program kurikulum.

Bagaimana dengan WNI yang bergabung dengan ISIS?

Pemerintah sekarang memperketat setiap WNI yang akan berkunjung ke negara-negara yang terkait dan berhubungan dengan ISIS, harus jelas, ke sana dalam rangka apa, menemui siapa, berapa lama, dan seterusnya. Kembali pun begitum dipantau.

Selain itu?

Kita memberlakukan peraturan yang lebih ketat. Mereka yang membela negara lain bisa terindikasi hilangnya kewarganegaraan. Ini yang harus dipraktikkan. Kalau ada WNI ke Irak, membela ISIS ya sudah cabut saja kewarganegaraannya. Bahkan mereka harus dilarang kembali, kita harus tegas. Jangan sampai mereka bawa bibit destruktif.

Apakah aturannya sudah ada?

Sedang dikerjakan.

Selama ini Kemenag dinilai hanya mengurusi umat Islam. Tanggapan Anda?

Orang selalu gampangkan. Kemenag adalah kementerian yang mengurusi warga negara dalam hal agama, dalam hal memeluk dan menjalankan agama. Karena mayoritas di Indonesia Islam, makanya yang terlihat diurusi adalah Islam. Tapi bukan berarti ini Kementerian Agama kementerian umat Islam. Kemenag harus melayani kepentingan setiap WNI dalam hal beragama. Jadi proporsional saja. Tapi karena mayoritas Islam, sepertinya Islam yang lebih diurusi.

Apa target dan prioritas Anda?

Sesuai dengan Nawa Cita, peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan keagamaan, kualitas kerukunan agama, dan haji yang jadi misi.

(umi)

 

Media Dianggap Belum Lindungi Kaum Minoritas

Padahal media berperan menekan tindakan diskriminatif atas minoritas.

VIVA.co.id

13 Maret 2016