Soal Privatisasi BUMN, Komisi VI Koreksi Ucapan Prabowo

VIVA.co.id - Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafisz Tohir, mengoreksi komentar Prabowo Subianto soal privatisasi empat Badan Usaha Milik Negara.

"Bukan diprivatisasi, tapi right issue . Yaitu Adhi Karya, Waskita Karya, Aneka Tambang. Sedangkan Jasa Marga tidak termasuk," kata Ahmad, melalui pesan singkatnya pada VIVA.co.id, Rabu 8 April 2015.

Sebelumnya, Prabowo menyebut empat perusahaan itu akan diprivatisasi. "Kenapa harus dipirvatisasi? Kita menentang privatisasi BUMN. KMP bersatu menjaga kekayaan Indonesia," kata Prabowo, dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra dan Pembukaan Rapimnas di kantor DPP Partai Gerindra.

[Baca: ]

Menanggapi itu, Ahmad mengatakan, perusahaan yang disebut Prabowo itu sebelumnya sudah go public. Saham-saham perusahaan BUMN tersebut, selain dimiliki pemerintah, juga dimiliki oleh publik.

"Jadi, yang akan dimintakan izin kepada Komisi VI adalah izin right issue, bukan IPO (initial public offering) atau privatisasi," kata Ahmad.

Dia mengatakan izin tersebut akan keluar pada akhir April mendatang. Izin tersebut dikeluarkan lantaran langkah right issue tersebut sudah sesuai dengan tujuan korporasi. Ketiga BUMN (Waskita, Adhi, dan Antam) telah melakukan pemaparan rencana bisnis kepada Komisi VI pada 6 Februari lalu.

"Akhir April sudah keluar (izin right issue), karena jangan sampai mengganggu rencana usaha (business plan) yang sudah dirancang oleh korporasi tersebut," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Meski begitu, Ahmad mengaku sepakat dengan Prabowo tentang privatisasi BUMN yang berkinerja baik. "Saya sepakat dengan Pak Prabowo bahwa BUMN yang untung tidak perlu diprivatisasi," katanya. (one)

![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]

Rini Tawarkan BUMN Holtikultura Tampung Tax Amnesty

IRR investasi holtikultura ditawarkan sebesar 17,5 hingga 35 persen.

VIVA.co.id

9 Agustus 2016