Prabowo Sebut Anggaran Bocor Rp1.000 Triliun, Istana: Itu Tidak Benar
Selasa, 17 Juni 2014 - 09:56 WIB
Sumber :
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto mengenai kebocoran anggaran hingga Rp1.000 triliun. Dalam debat calon presiden, Minggu 15 Juni 2014, Prabowo juga mengungkap kebocoran anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencapai Rp7.200 triliun.
"Ya. Presiden bertanya angkanya dari mana?" kata Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 17 Juni 2014.
Chairul juga meminta kepada wartawan untuk menanyakan soal kebocoran itu kepada mantan Menko Perekonomian yang juga calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo, Hatta Rajasa.
"Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta," kata dia.
Namun Chairul memaklumi pernyataan Prabowo. Dia menganggap itu hanyalah pernyataan capres pada masa kampanye.
"Tapi kan kita tahu APBN jumlahnya berapa ya kan. Kalau APBN itu jumlahnya cuma Rp1.500 sekian triliun, apa benar kebocoran Rp7.200 triliun? Jadi sebaiknya ditanya saja kepada yang bersangkutan," ujar dia.
Chairul menegaskan pernyataan Prabowo itu tidak benar. Kebocoran anggaran tidak pernah ada. Meski demikian, dia mengakui adanya potensi kebocoran jika tidak ada langkah pencegahan.
"Apalagi sekarang di posisi yang begini, semua kan sudah jalan. Pengawasan kan sudah luar biasa. Pengawasan itu kan kita sudah punya KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian. Auditor ada BPK, ada BPKP, sudah dilakukan seperti itu jadi menurut saya mungkin agak terlalu berlebihan," kata dia. (ita)
"Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta," kata dia.
Namun Chairul memaklumi pernyataan Prabowo. Dia menganggap itu hanyalah pernyataan capres pada masa kampanye.
"Tapi kan kita tahu APBN jumlahnya berapa ya kan. Kalau APBN itu jumlahnya cuma Rp1.500 sekian triliun, apa benar kebocoran Rp7.200 triliun? Jadi sebaiknya ditanya saja kepada yang bersangkutan," ujar dia.
Chairul menegaskan pernyataan Prabowo itu tidak benar. Kebocoran anggaran tidak pernah ada. Meski demikian, dia mengakui adanya potensi kebocoran jika tidak ada langkah pencegahan.
"Apalagi sekarang di posisi yang begini, semua kan sudah jalan. Pengawasan kan sudah luar biasa. Pengawasan itu kan kita sudah punya KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian. Auditor ada BPK, ada BPKP, sudah dilakukan seperti itu jadi menurut saya mungkin agak terlalu berlebihan," kata dia. (ita)
Baca Juga :
Buntut Penembakan Siswa SMK, Mabes Polri Kirim Propam dan Itwasum ke Semarang
Mabes Polri mengirim Tim Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) buntut kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang.
VIVA.co.id
26 November 2024
Baca Juga :