Dituduh Kampanye Pakai Fasilitas Negara, SBY Minta BPK Mengaudit
Selasa, 1 April 2014 - 09:49 WIB
Sumber :
- Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVAnews
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai gerah dengan isu adanya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dia. Selama ini, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat turun langsung menjadi juru kampanye partainya. Dia berkunjung ke daerah-daerah untuk melakukan kampanye.
“Minggu lalu ada kecurigaan bahwa saya menggunakan dana yang tidak dibenarkan. Mensesneg sudah menjelaskan, saya sebagai pejabat negara tunduk dengan aturan yang berlaku,” kata SBY di kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 April 2014.
SBY mengatakan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, dan hal ini ia pegang teguh sejak pemilu lalu ketika dia dan mantan wakil presidennya, Jusuf Kalla, berkampanye. “Dulu (pasangan calon presiden dan wakil presiden) Ibu Mega dan Hamzah Haz juga sama, aturannya sama. Saya mengindahkan aturan itu,” ujar SBY.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rekamannya Tersebar, Ini Isi Percakapan Ibu Mahasiswi Kedokteran dengan Ketua Koas Kedokteran yang Dianiaya
“Minggu lalu ada kecurigaan bahwa saya menggunakan dana yang tidak dibenarkan. Mensesneg sudah menjelaskan, saya sebagai pejabat negara tunduk dengan aturan yang berlaku,” kata SBY di kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 April 2014.
SBY mengatakan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, dan hal ini ia pegang teguh sejak pemilu lalu ketika dia dan mantan wakil presidennya, Jusuf Kalla, berkampanye. “Dulu (pasangan calon presiden dan wakil presiden) Ibu Mega dan Hamzah Haz juga sama, aturannya sama. Saya mengindahkan aturan itu,” ujar SBY.
Meski demikian, kata SBY, sebenarnya peraturan yang berlaku secara internasional adalah presiden dan wakil presiden wajib mendapat pengamanan dan perangkat yang melekat. Tetapi untuk mencegah spekulasi, SBY berinisiatif meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit dana kampanye yang dia gunakan selama ini.
“Saya minta BPK mengaudit dana kampanye saya, mana yang menjadi tugas kewajiban negara, dan mana yang sepenuhnya menggunakan dana kampanye dan bukan dengan anggaran negara. Saya minta BPK sungguh mengaudit anggaran itu agar masyarakat tidak curiga,” kata SBY.
Tak hanya itu, SBY juga meminta kepada menteri-menteri dari partai politik agar keuangannya diperiksa BPK. Dia juga minta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melakukan hal yang sama terhadap gubernur, bupati, dan wali kota.
“Ini (unsur) politiknya tinggi. Jadi saya minta BPK melakukan audit resmi. Ini penggunaan pemilu dengan pejabat negara. Yang tidak boleh di undang-undang, ya jangan dilakukan. Jangan gunakan fasilitas negara. Saya sudah memberi contoh. Saya tidak pernah pakai fasilitas negara seperti bandara udara dan lainnya,” ujar dia.
Tak hanya itu, SBY juga menyinggung soal isu kecurangan dalam pemilu, bahwa ada satu partai yang dinilai akan kalah dalam pemilu. Jika partai ini menang, ia dicurigai melakukan kecurangan.
“Pertanyaan saya, siapa yang curang? Ada rezim KPU di bawah presiden, patut curiga jangan-jangan tidak
fair
. Tapi Bawaslu dan KPU saat ini independen. Di daerah, bupati, gubernur ada dari semua parpol. Jadi kalau mau curang, bagaimana curangnya? Mekanisme KPU sudah cukup akuntabel dan transparan,” kata SBY.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski demikian, kata SBY, sebenarnya peraturan yang berlaku secara internasional adalah presiden dan wakil presiden wajib mendapat pengamanan dan perangkat yang melekat. Tetapi untuk mencegah spekulasi, SBY berinisiatif meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit dana kampanye yang dia gunakan selama ini.
