Industri Vape Butuh Perlindungan: Open System Harus Tetap Jadi Tuan di Negeri Sendiri
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Industri vape Indonesia, khususnya segmen open system, tengah berada di titik krusial. Di tengah perlambatan daya beli masyarakat, pelaku usaha lokal juga menghadapi tekanan dari kebijakan fiskal berupa kenaikan cukai yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Data ARVINDO menunjukkan lebih dari 150 toko vape lokal tutup setiap tahunnya. Di balik angka ini, ada ribuan pekerja yang kehilangan penghasilan dan ekosistem bisnis lokal yang makin terhimpit. Industri ini sendiri menyerap lebih dari 50.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia—dari toko ritel, manufaktur liquid, hingga distribusi dan pelayanan.
Salah satu penyebab utama tutupnya toko-toko ini adalah membanjirnya produk vape ilegal yang beredar luas di media sosial dan e-commerce. Produk-produk ini tidak membayar cukai, dijual jauh di bawah harga pasar, dan tidak melewati pengawasan yang semestinya.
Ini adalah efek domino dari kebijakan kenaikan cukai yang terlalu tinggi, yang membuat harga produk legal makin mahal, sehingga konsumen beralih ke pasar gelap.
Padahal, segmen open system adalah tulang punggung industri vape lokal. Di sinilah para produsen liquid dalam negeri, toko-toko independen, teknisi, hingga komunitas kreatif tumbuh dan berkembang.
Saat ini, pelaku lokal masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri-menguasai ekosistem dari hulu ke hilir. Tapi posisi ini tidak otomatis abadi.
Jika tidak dijaga dengan arah kebijakan yang adil dan proporsional, maka peran sebagai tuan rumah bisa hilang, digantikan oleh dominasi produk impor dan korporasi besar.
Segmen closed system, yang saat ini justru didominasi oleh produk sekali pakai impor dan korporasi asing, memiliki struktur bisnis yang sangat berbeda. Oleh karena itu, penerapan regulasi dan cukai tidak bisa disamaratakan.
Jika tidak ada diferensiasi kebijakan, pelaku lokal open system akan kalah bersaing dalam kompetisi yang tidak setara.
Melalui siaran pers ini, Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) menyampaikan aspirasi agar kebijakan pemerintah:
* Berpihak secara adil dan melindungi pelaku industri lokal, terutama open system,
* Memperhitungkan karakter dan struktur pelaku antara open dan closed system, serta
* Disusun secara inklusif bersama asosiasi dan pelaku usaha yang memahami kondisi nyata di lapangan.
"Kami percaya pemerintah akan sangat memperhatikan kami dan bersikap adil terhadap pemain lokal. Dengan arah kebijakan yang mendukung, industri vape nasional bisa terus tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan menjadi bagian penting dari perekonomian yang sehat dan mandiri,” ujar Ketua Umum ARVINDO, Firmansyah Siregar,
"Kami tidak sedang meminta perlakuan khusus, kami meminta keadilan dan keberpihakan yang seharusnya. Agar industri ini tetap menjadi milik bangsa sendiri—dan pelaku lokal tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tapi sebagai aktor utama yang terus bertahan dan berkembang di tanah air sendiri. Dengan lebih dari 50.000 tenaga kerja yang bergantung pada industri ini, kebijakan yang tepat bukan hanya pilihan—tapi keharusan
