Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
- Antara
Jakarta, VIVA -Â Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan anggaran jika Pilkada tidak dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut dia, penghematan anggaran daerah terkait adanya usulan Presiden Prabowo Subianto agar Pilkada dipilih oleh DPRD masih perlu dikaji. Sejauh ini, kata dia, anggaran Pilkada secara langsung sudah bisa terhitung secara jelas.
“Untuk Bawaslu, KPU, TNI, dan Polri. Itu jelas. Tapi untuk pilkada yang lain, ini kita masih belum tahu. Kalau sudah tahu nanti bisa kita hitung," kata Fatoni dilansir Antara pada Rabu, 18 Desember 2024.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni
- Antara
Sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara, dia mengatakan anggaran untuk Pilkada 2024 di daerah tersebut menelan biaya sebesar Rp1 triliun lebih. Sedangkan, Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki anggaran sebesar Rp14 triliun. Â
"Kan besar sekali itu gambarannya. Nanti di daerah teman-teman bisa cek. Kan ada itu, anggaran Pilkada itu untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Itu cukup besar," jelas dia.
Maka dari itu, Fatoni mengatakan pihaknya akan menghitung biaya yang telah digunakan untuk Pilkada Serentak 2024 dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.
"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit," kata Prabowo di acara HUT Ke-60 Partai Golkar pada Kamis malam, 12 Desember 2024.(Ant)
BGN Rekomendasi Tambahan Rp100 Triliun untuk Penuhi Target 82,9 Juta Penerima MBG
Kepala BGNmerekomendasikan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.
