China Paksa Perempuan Uighur Pasang Kontrasepsi untuk Tekan Populasi

Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengatakan tuduhan itu "tidak berdasar" dan memperlihatkan adanya "motif tersembunyi".

Juru bicara kementerian luar negeri, Zhao Lijian menuduh pemberitaan media "menggoreng informasi palsu mengenai isu-isu terkait Xinjiang".

Selama berpuluh-puluh tahun, di bawah kebijakan satu anak yang dipraktikkan, sebaliknya kaum urban perkotaan yang jumlahnya minoritas diizinkan memiliki dua anak, sementara keluarga yang tinggal di pedesaan diizinkan memiliki tiga anak.

Perubahan kebijakan terjadi pada 2017, di bawah Presiden Xi Jinping, yang menghapus perbedaan etnis, yang memungkinkan masyarakat Han China memiliki jumlah anak yang sama dengan kelompok minoritas, sambil mempertahankan perbedaan antara perkotaan dan pedesaan.

Namun menurut laporan AP, masyarakat Han China sebagian besar dibebaskan dari keharusan aborsi, sterilisasi, pemasangan IUD dan penahanan, seperti yang dilakukan terhadap populasi kaum minoritas, termasuk warga Uighur.

Lebih lanjut laporan Zenz mengungkapkan karakteristik dugaan adanya kampanye untuk mengontrol kelahiran secara paksa di Xinjiang sebagai bagian dari "kampanye demografis genosida" terhadap warga Uighur.

"Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa kebijakan Beijing di Xinjiang memenuhi salah satu kriteria genosida yang disebutkan dalam Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida," tulisnya.