Empat Alasan Sri Mulyani Desain Ulang Sistem Penganggaran
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Reformasi Penganggaran dalam RAPBN 2021 dan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan pada RAPBN 2021, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan empat hasil evaluasi yang dilakukannya untuk melaksanakan redesain sistem penganggaran.
Dia mengakui, sebenarnya upaya memperbaiki kualitas anggaran melalui upaya redesain ini sudah dimulai sejak tahun ini, sebelum covid-19 mewabah di Tanah Air.
"Tapi karena covid-19, kita jadi terdisrupsi luar biasa," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.
Sri Mulyani mengatakan, hasil evaluasi pertama adalah program belanja pemerintah pusat dan daerah yang kerap tidak sinkron, sehingga capaian kinerjanya tidak bisa optimal.
Hal itu, lanjut dia bisa dilihat dari tidak sinkronnya koordinasi pada penganggaran mengenai dana alokasi khusus (DAK) fisik, terkait pembangunan jalan antara prioritas jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.
"Dan itu perlu sinkronisasi supaya manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi," ujar Sri Mulyani.
Hasil kedua, adalah perbedaan yang kerap terdapat pada program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Sehingga, upaya seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, menjadi sulit dikonsolidasikan.
Ketiga adalah rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program, tidak secara langsung atau bersifat normatif. Sehingga, sulit untuk menghubungkan output dan outcome dengan penganggarannya.
"Bagaimana kita bisa punya nilai tukar petani di atas 100, sementara kalau kita lihat program-program itu, isi dan deskripsinya normatif seperti bagaimana menyejahterakan petani yang tidak terukur," ujarnya.
Hasil evaluasi keempat, lanjut Sri Mulyani, adalah informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran, masih sulit untuk dipahami oleh publik.
"Sering ada dokumen anggaran isinya terlalu normatif dan banyak deskripsi, sehingga memunculkan kesulitan untuk akuntabilitas. Terutama untuk tracking efisiensi," kata Sri Mulyani.
Karenanya, Ia berharap upaya redesain sistem penganggaran yang akan dilakukan pihaknya ini, nantinya bakal mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome.
Selain itu, redesain sistem penganggaran juga dipercaya dapat meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon I atau antar-K/L, dalam mencapai sasaran pembangunan sehingga efisiensi belanja lebih maksimal.
"Ini semua butuh suatu sinergi kalau anggaran dikotak-kotakkan di masing-masing eselon I dan bukan berdasarkan tujuan bersama maka biasanya uang jadi kaku. Lewat reformasi diharapkan sistem IT semakin terintegrasi dan organisasi jadi efisien," ujarnya.
