Corona Rusak Pendapatan Rakyat, Bappenas: Daya Beli Hilang Rp362 T

Senin, 22 Juni 2020 - 16:22 WIB

Oleh :

Dusep Malik,

Ilustrasi kemiskinan.

Sumber :

U-Report

VIVA – Masyarakat berpendaptan rendah paling terdampak wabah virus corona (covid-19) ketimbang masyarakat kelas menengah dan atas. Akibatnya, secara ekonomi kelompok masyarakat tersebut paling tertekan selama pandemi.

Baca Juga :

Pendapatan Global McDonald hingga Starbucks Babak Belur Akibat Aksi Boikot

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan hingga saat ini, 7 dari 10 orang yang punya pendapatan rendah mengalami penurunan pendapatan, sedangkan menengah ke atas hanya 3 dari 10 orang.

"Artinya dampak covid-19 dampak terhadap pendapatannya lebih dalam ke masyarakat yang berpendapatan rendah," kata dia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 6 Juni 2020.

Dia menganggap, kondisi itu tidak terlepas dari terhentinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang terhenti akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran wabah.

Itu dikatakannya tergambar dari big data yang BPS peroleh dari indeks mobilitas google di mana mayoritas pergerakan masyarakat terhenti dan hanya di rumah semasa PSBB.

"Aktivitas masyarakat di tempat perdagangan, ritel, rekreasi, taman, tempat transit transportasi bahkan waktu WFO (Work From Office) ditetapkan masih tetap rendah," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan pandemi covid-19 memang telah menghilangkan daya beli masyarakat hingga Rp362 triliun.

Itu karena jam kerja masyarakat secara umum hilang atau berkurang pada periode 30 Maret-6 Juni 2020, dampaknya pendapatan masyarakat berkurang sehingga menurunkan daya belinya.

"Jadi bahwa pandemi ini akibatkan dari tanggal 30 Maret-6 Juni, kurang lebih 10 minggu hitungan kami hilang jam kerja luar biasa, ini juga menghilangkan daya beli Rp362 triliun," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI.