Perluas Stimulus ke Kelas Menengah, Pemerintah Kucurkan Rp65 Triliun
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemerintah telah menyiapkan stimulus ekonomi bagi kelas menengah seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Aturan itu dikukuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah virus corona (covid-19).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi itu, pemerintah tidak hanya memikirkan kalangan kelas bawah saja, sebab wabah itu juga telah menekan ekonomi seluruh kalangan.
"Sekarang pemerintah pikirkan gimana salurkan stimulus di sekitar desil 4 dan 5 bukan lagi 1,2 dan 3. Totalnya Rp65 triliun, ini sedang dipikirkan gimana beri perluasan stimulus konsumsi ke kelas menengah," kata dia saat telekonferensi, Rabu, 13 Mei 2020.
Stimulus ekonomi senilai itu, dikatakannya akan diberikan jika perekonomian secara umum telah kembali bergerak dan berangsur pulih mulai kuartal III-2020. Ketika masa itu terjadi, maka kalangan kelas menengah diharapkannya bisa mulai bergerak melakukan aktivitas ekonominya, khususnya dari sisi konsumsi.
"Memang ini perlu kalau kuartal III mulai ada pergerakan aktivitas ekonomi apalagi di kuartal IV. Kuartal III enggak sabar jalan-jalan mungkin ada niat jalan-jalan akan kita siapkan stimulus pariwisata, itu harapannya terlihat mudah-mudahan di kuartal III dan kemudian kuartal IV," tuturnya.
Karena itu, fokus stimulus selain difokuskan di sektor pariwisata juga berkaitan dengan transportasi, restoran dan lainnya. Insentif sektor pariwisata disiapkan lagi diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran Rp3,8 triliun, kemudian stimulus untuk penguatan aggregate demand seperti voucher makanan melalui online Rp25 triliun.
"Kita siapkan stimulus pariwisata, restoran transportasi. Harapannya mudah-mudahan terlihat di kuartal III dan banyak lagi di kuartal IV. Ini bisa dorong konsumsi sebab kuartal I saja sudah tertekan," ungka Febrio.
Sri Mulyani Blak-blakan Alasan Prabowo Hapus Badan Kebijakan Fiskal
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus keberadaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari struktur organisasi Kemenkeu.
