Daya Beli Rakyat Anjlok, Inflasi Inti Jelang Ramadhan Cuma 0,17 Persen
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pola data inflasi jelang Ramadhan 2020 yang di luar kebiasaan. Itu karena inflasi pada April 2020 hanya mencapai 0,08 persen dengan inflasi intinya hanya mencapai 0,17 persen.
Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, pola pergerakan inflasi jelang masuknya puasa dan hari raya keagamaan Idul Fitri tersebut sangat berbeda dengan pola musimannya. Kata dia, inflasi jelang masa-masa itu biasanya terjadi lonjakan yang tinggi karena meningkatnya permintaan barang.
Misalnya, dia melanjutkan, ketika Ramadhan 2019 terjadi pada Mei, angka inflasi nya bisa mencapai 0,68 persen dengan inflasi inti mencapai 0,27 persen. Jika inflasi inti mengalami penurunan cukup signifikan maka menjadi sinyal daya beli masyarakat mengalami penurunan.
"Kalau dicermati, karena ada penurunan inflasi inti, menunjukkan kemungkinan besar ada penurunan daya beli rumah tangga," kata dia saat telekonferensi, Senin, 4 Mei 2020.
Dia menilai, penurunan daya beli itu disebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penyebaran wabah virus corona (covid-19) melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Terjadinya penurunan permintaan barang dan jasa dari masyarakat karena adanya penurunan aktivitas sosial implementasi PSBB di berbagai wilayah," tegas dia.
Di sisi lain, Suhariyanto mengatakan, pemerintah juga telah menjaga pasokan barang sejak jauh-jauh hari. Tujuannya, supaya tidak adanya kenaikan harga signifikan akibat adanya PSBB.
Itu tergambar dari komponen inflasi dari harga-harga yang diatur pemerintah atau administered price yang mengalami deflasi -0,14 persen dan harga-harga bergejolak atau volatile price -0,09 persen.
"Sebabnya adalah penurunan tarif angkutan udara yang andilnya 0,05 persen. Sementara itu, cabai merah daging ayam dan bawang putih juga deflasi," tuturnya.
Ekonom Ingatkan Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Turunkan Daya Beli Masyarakat
Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kepada Pemerintah soal dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
