Stafsus Jokowi Mundur, Masalah Kartu Prakerja Tak Serta Merta Tuntas

Selasa, 21 April 2020 - 20:21 WIB

Oleh :

Fikri Halim

Presiden perkenalkan para staf khususnya yang milenial

Sumber :

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz

VIVA – Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara telah mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. CEO Ruangguru itu memutuskan mundur karena ingin menghindari polemik antara jabatannya sebagai staf khusus Presiden dan perusahaannya sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sebelum mundur, Belva sering dikritik. Bahkan dia sempat ditantang untuk debat terbuka oleh seorang Ekonom muda dari Institut for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara.

Saat dikonfirmasi terkait tantangan debat itu, Bhima mengaku mengurungkan niat debat. Sebab, Belva sudah tak menjabat lagi sebagai staf khusus

"Karena posisi Belva sudah tidak lagi menjadi Staf Khusus, maka berakhirlah undangan debat yang saya ajukan. Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staf Khusus Presiden," ujar Bhima dikonfirmasi VIVAnews, Selasa 21 April 2020.

Dia mengaku mengapresiasi mundurnya Belva Devara dari posisi Staf Khusus Presiden sebagai bentuk pertanggung jawaban Milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya.

"Belva telah menunjukkan bahwa Milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di Pemerintahan," kata dia.

Namun, begitu, dia menegaskan permasalahan terkait Kartu Prakerja, tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva.

"Pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan Pemerintah. Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/BLT dibandingkan dengan pelatihan online," kata dia.

Untuk mencegah pemborosan anggaran, lanjut dia, sebaiknya Pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid-19.

"Dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik Pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya," kata dia.

Baca Juga :

Kena Gelombang PHK? Simak Cara Klaim Saldo Dana Gratis dari Pemerintah hingga Rp4,2 Juta

Selain itu, dia berharap Staf Khusus Milenial Presiden lain yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik agar mengikuti jejak Belva. Yakni memilih salah satunya, tetap menjadi Staffsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya.

"Perjalanan karier kawan-kawan Milenial masih cukup panjang, dan generasi milenial yang jumlahnya 90 juta orang di Republik ini akan mengawasi setiap langkah kawan-kawan. Maka jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kalian adalah harapan sekaligus contoh bagi rakyat Indonesia," ujarnya.