Perusahaan Bisa Bangkrut jika Pemerintah Cuma Bantu dari Sisi Suplai
- Dok. Kemenko Perekonomian
VIVA – Pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal I dan II yang masing-masing senilai Rp10,3 triliun dan Rp22,9 triliun guna mendorong perusahaan tetap bergerak di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). Namun, stimulus tersebut diperkirakan tidak akan efektif menjaga daya tahan perusahaan.
Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual mengatakan, itu karena stimulus fiskal maupun non-fiskal yang telah digelontorkan pemerintah hanya menyasar sisi industri atau supply side-nya semata. Namun, tidak menyentuh sisi konsumen atau demand side sehingga tidak membangkitkan optimisme pelaku usaha.
"Sejauh ini pasar melihat apa yang sudah dilakukan sudah cukup baik, tapi memang itu hanya dari sisi supply dan perlu juga didorong dari sisi demand-nya," kata dia kepada VIVAnews, Selasa 17 Maret 2020.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah berani yang jauh lebih efektif mendorong perekonomian, yakni dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT hingga menyediakan secara luas dan cepat berbagai fasilitas kesehatan untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah wabah Covid-19. Jika hanya sisi suplai, maka perusahaan terancam bangkrut karena tidak ada permintaan.
"Masyarakatnya saya pikir perlu. Karena kalau enggak ada demand (permintaan) bangkrut juga (perusahaan). Salah satunya bentuknya yang langsung dirasakan masyarakat lah dan dananya bisa untuk belanja atau berupa kupon atau apa," tegas dia.
Dengan kebijakan-kebijakan itu, kata dia, defisit fiskal pemerintah memang akan melebihi angka tiga persen. Namun, dipastikannya, hal itu akan dimaklumi para pelaku pasar keuangan dan ekonomi karena demi jaga saya tahan perekonomian Indonesia.
"Tapi kan kita enggak tahu ini berapa lama, jadi perlu ada kebijakan contingency juga disiapkan. Salah satunya kalau misalnya diperlukan batasan defisit bisa aja kita pikirkan untuk sementara waktu di atas tiga persen untuk dorong supaya stabilitas tetap terjaga," ungkap David.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
