DPR Akan Fasilitasi Pembahasan Pro-Kontra Omnibus Law
- ANTARA FOTO
VIVA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kritik yang datang dari berbagai pihak mengenai Omnibus Law Cipta Kerja dapat dibahas secara bersama-sama.
Menurut Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, jika ada beberapa pasal mendapat penolakan, DPR membuka pintu seluas-seluasnya ketika masuk ruang pembahasan.
"Apa pun nanti, sifatnya yang pro-kontra ini nanti bisa dibahas, dilakukan pendalaman," kata Azis di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 12 Maret 2020.
Azis bilang, parlemen sudah pasti mengundang banyak pihak membicarakan penyederhanaan regulasi tersebut. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan mengakomodasi kepentingan pekerja, kalangan pengusaha, dan masukan- masukan dari seluruh fraksi di gedung Senayan.
Dengan demikian, lanjut dia, penyusunan rencana beleid tersebut mengakomodasi seluruh pihak berkepentingan.
"Ide-ide dari kalangan wartawan, dari kalangan intelektual, macam-macam itu semua, dari pihak buruh, nelayan segala macam bisa kita masukkan di dalam pembahasan di dalam DIM," kata dia.
Azis menyatakan, saat ini sebelum dilakukan pembahasan mendalam RUU Cipta Kerja, seluruh fraksi disebut sudah membentuk tim. Ia juga mendengar, adanya saran dari kalangan profesi seperti notaris dan pengacara yang minta ikut dilibatkan dalam penyusunan RUU.
"Mana yang perlu dimasukkan, mana yang perlu diselaraskan, kita selaraskan," tuturnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengatakan, Presiden Joko Widodo menyadari adanya kritik maupun protes terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini rencana pembahasannya akan berlangsung di DPR.
Menurut Arsul. Jokowi melihat kritik itu datang terutama pas yang menyangkut tentang pekerja. Hal itu dikatakan Arsul usai Jokowi mengundang para petinggi partai politik ke Istana Kepresidenan, pekan lalu.
"Pak Jokowi kesan saya dia mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi kita juga memahami bahwa resistensi paling besar ada pada klaster ketenagakerjaan," kata Arsul yang merupakan anggota Komisi III DPR RI.
Dalam pertemuan itu, Jokowi juga disebut turut menerangkan rencana beleid terkait perizinan dan soal lingkungan. Arsul berharap, kepada partai-partai politik sudah mulai membuka ruang komunikasi agar menerima masukan publik mengenai penyederhanaan regulasi ini setelah nanti mulai dibahas.
Pembahasan sejak dini, kata Arsul, bukan bermaksud agar pembahasan RUU Cipta Kerja segera disahkan.
"Yang penting ini dibahas ruang konsultasi publiknya, silahkan dibuka Pak Jokowi juga menekankan. Dan itu semuanya paralel tidak hanya DPR saja tapi juga tim pemerintah juga harus melakukan ya katakanlah seperti RDPU-RDPU lah seperti itu," ujarnya.
"Beliau katakan agar dibahas bersama- sama," tambahnya.
Kata Arsul, dirinya menangkap inti dari pembicaraan Jokowi dengan pimpinan partai politik supaya membuka saluran komunikasi seluas-luasnya. Partai juga diminta membahas Cipta Kerja ini dengan kalangan pengusaha atau asosiasi seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Tujuannya, lantaran RUU ini banyak berhubungan dengan kelangsungan usaha serta hak dan kewajiban para pekerja.
"(Kami) melihat tekanannya itu pada ruang konsultasi publik. Itu yang harus dibuka seluas-luasnya dibahas. Harus diberikan kesempatan misal klaster ketenagakerjaan agar teman- teman serikat pekerja menyampaikan tawaran alternatif," kata dia.
