Sri Mulyani: 6,7 Juta Orang Sudah Lapor SPT hingga 9 Maret 2020
- Arrijal Rachman/VIVAnews
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pembayaran pajak selama setahun pada 2019, hingga 9 Maret 2020 sudah mencapai 6,27 juta orang.
Catatan tersebut, dikatakannya, mengalami kenaikan hingga 34 persen dibanding tanggal yang sama pada tahun lalu yang sebanyak 4,73 juta. Karena itu dia sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan dan berharap sisanya bisa mengikuti hingga batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2020.
"Sebagai menteri keuangan, saya ingin sampaikan terima kasih ke 6,27 juta objek pajak yang sudah serahkan SPT. Saya harap ini diikuiti wajib pajak orang pribadi lainnya, sehingga akhir bulan kita dapat keseluruhan yang masih tetap akan meningkat," tutur dia di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.
Selain meningkatnya jumlah pelaporan SPT, Sri melanjutkan, jumlah pelapor yang menggunakan jalur manual atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak juga mengalami penurunan. Artinya, kata dia, mayoritas telah menggunakan layanan online atau e-filing.
Berdasarkan catatannya, pelapor SPT yang melalui manual hanya mencapai 262 ribu orang, turun drastis dari catatan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 333 ribu orang. Sehingga, tidak lagi banyak kerumunan orang yang mengantre panjang untuk lapor SPT di kantor pelayanan pajak.
"Artinya makin banyak wajib pajak orang pribadi bayarnya melalui e-filing atau online dan mereka tidak harus ke kantor pajak. Makanya kepatuhannya sampai 6,27 juta jadi kita enggak kelihat kerumunan besar di KPP," paparnya.
Sebagai informasi, untuk tahun ini Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa jumlah masyarakat yang masuk sebagai kategori wajib pajak mencapai 19 juta orang. Dari jumlah itu, diharapkan 80 persennya akan melaporkan SPT hingga akhir tahun ini, sehingga penerimaan negara dari sisi pajak bisa optimal sesuai potensinya.
Coretax Berlaku 2025, Wajib Pajak Sudah Bisa Log In
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax kini memasuki tahap praimplementasi.
