Tragedi Berdarah di Delhi, PBNU Mau Tabayun ke Kedubes India

Ilustrasi HUT ke-73 NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 27 Januari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – India memanas karena bentrokan yang menyebabkan umat Muslim terpinggirkan dan mengalami kekerasan. Lebih dari 30 orang tewas dan menjadi sorotan belahan dunia lainnya,

Diaz Adriani dan Ustadz Subki Bahas Harmoni Pernikahan dalam Dunia Bisnis

Merespons hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan menyambangi Kedutaan Besar India di Jakarta. Mereka ingin meminta penjelasan kronologi peristiwa sebenarnya. 

"Silaturahim antara PBNU dan Kedubes India untuk mencari tahu duduk soal sampai perkembangan terakhir seperti apa," kata Wakil Sekjen PBNU, Masduki Baidlowi dalam acara talkshow di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. 

Menag Nasaruddin Umar: Seribu Hektar di PIK Tak Ada Suara Azan

Dia menjelaskan NU akan meminta kebijakan pemerintah India dalam menyikapi tragedi berdarah tersebut. Hal ini menjadi catatan NU karena selama ini RI dan India punya hubungan yang baik.

"Langkah-langkah yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan seperti apa, karena India kita tahu dengan Indonesia itu adalah negara sahabat yang baik, bilateral juga sangat baik," ujarnya. 

Prabowo Akui Belum Puas Manfaatkan Pasar 8 Negara Berpenduduk Muslim

Maka itu, menurut dia, sikap RI juga diminta jangan sampai menciderai hubungan dan persahabatan dengan India.

Namun, di sisi lain, penting memberikan tekanan kepada pemerintah RI untuk menjamin keamanan kaum muslim. Selain pengamanan tentu memberikan hak-hak yang sama buat muslim sebagai agama minoritas di India.

Dia mencontohkan kondisi di Indonesia yang adil bagi mayoritas dan minoritas. 

"Baik terhadap mayoritas maupun minoritas mendapat perlakuan hukum yang sama di Indonesia," tuturnya.

Tragedi berdarah di New Delhi, India lamtaran buntut disahkan UU Kewarganegaraan yang praktiknya meminggirkan umat Muslim. UU ini mengatur dan memperbolehkan warga non Muslim asal Bangladesh, Pakistan, dan Afganistan yang masuk ke India secara ilegal untuk menjadi warga negaranya.

Lahirnya UU ini karena dipelopori partai penguasa India beraliran nasionalis Hindu yaitu Bharatiya Janata Party (BJP). 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya